Special Plan: Survei: Publik optimis dengan agenda pemberantasan korupsi pemerintah

Survei: Masyarakat Memberikan Penilaian Positif Terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Special Plan – Jakarta, 8 Mei 2026 – Sebuah survei yang dilakukan oleh Adidaya Institute mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menangani korupsi meningkat, menunjukkan harapan besar masyarakat terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei tersebut menyebutkan sekitar 68,8 persen responden merasa yakin bahwa rezim Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen kuat dalam menekan tindakan korupsi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, meski tetap tidak menyentuh batas 70 persen.

Kasus Baru Menjadi Bukti Konsistensi

Dalam wawancara di Jakarta, Rabu (4 Mei 2026), Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap upaya anti-korupsi pemerintahan terus berkembang. Menurutnya, kasus terbaru yang melibatkan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi indikator kuat bahwa Presiden Prabowo tidak ragu dalam memangkas koruptor, baik dari kalangan internal maupun eksternal. “Kepala dan dua wakil kepala BGN dicopot dan ditangkap oleh Kejaksaan Agung, menunjukkan bahwa korupsi tidak dianggap sebagai prioritas politik semata,” kata Fadhli.

“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut Fadhli, angka kepercayaan tersebut juga terkait dengan transparansi dalam penyelidikan kasus korupsi. Pada sisi lain, sebanyak 62,5 persen responden menilai proses hukum di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan adil. “Kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum semakin membaik, terbukti dari tingkat kepercayaan yang mencapai angka di atas 60 persen,” imbuhnya.

Publik Tidak Terlalu Mengharapkan Perubahan Cabinet

Dalam survei yang sama, Fadhli menjelaskan bahwa masyarakat tidak terlalu menuntut adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hanya 48,1 persen responden yang setuju tindakan tersebut dilakukan saat ini, sementara 32,1 persen justru menolak jika perubahan susunan kabinet kembali dilakukan. “Ini menunjukkan bahwa publik memberi ruang bagi menteri-menteri yang dipilih Presiden untuk menunjukkan performa optimal,” jelasnya.

Menurut Fadhli, keputusan masyarakat untuk tidak menuntut reshuffle bisa jadi sinyal bahwa kinerja kabinet saat ini dinilai cukup memadai. “Kabarnya, publik menginginkan kabinet semakin stabil dan fokus pada program-program utama, bukan hanya bergerak di ranah politik,” tambahnya.

Dukungan Publik Terhadap Program Unggulan

Survei Adidaya Institute juga menyoroti tingkat dukungan masyarakat terhadap beberapa program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Angka respons yang diperoleh menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen responden menyetujui keberlanjutan tiga program tersebut. Dalam MBG, 71,5 persen orang terlibat menyatakan dukungan. Sementara KDKMP mendapat persetujuan dari 75,6 persen responden, dan CKG bahkan mencapai 93,3 persen.

Fadhli menambahkan bahwa hasil ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya melihat keberhasilan anti-korupsi, tetapi juga menjunjung tinggi efisiensi pemerintahan dalam menyelesaikan masalah sosial. “Program-program seperti ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar fokus pada kepentingan rakyat,” kata dia.

Tata Kelola Jadi Isu Utama

Meski mendukung kebijakan pemerintahan, Fadhli menekankan bahwa tata kelola masih menjadi sorotan utama publik. “Masyarakat ingin mengetahui bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan diiringi manajemen yang baik, agar hasilnya bisa dirasakan secara nyata,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan oleh responden, yaitu program unggulan harus terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat terhadap implementasinya. “Jika tata kelola tidak dipenuhi, efektivitas program bisa dipertanyakan,” tutur Fadhli.

Penilaian Kinerja Presiden dan Wakil Presiden

Secara keseluruhan, survei mencatat bahwa mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran. Dari total responden, 68,2 persen menyatakan kepuasan terhadap Presiden, sementara 27,1 persen merasa tidak puas. “Angka kepuasan ini sangat penting dalam kondisi politik yang penuh dinamika, terutama di tengah ancaman perang dan ketidakpastian ekonomi global,” kata Fadhli.

“Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ucap Fadhli.

Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dari 1 hingga 8 Mei 2026, melibatkan 1.240 orang responden yang tersebar di 38 provinsi. Setiap peserta menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk menjawab pertanyaan. Metode survei menggunakan sampling probabilitas, dengan toleransi kesalahan sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adidaya Institute juga menerapkan pengawasan kualitas yang ketat. Untuk memastikan akurasi data, tim survei mengirimkan foto dan lokasi responden melalui Google Maps. “Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar representatif,” jelas Fadhli.

Hasil survei ini memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak hanya optimis terhadap agenda anti-korupsi, tetapi juga terbuka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. “Dukungan terhadap program-program seperti MBG dan CKG menunjukkan bahwa publik berharap pemerintah bisa memberikan manfaat nyata,” tambahnya.

Perspektif Publik Mengenai Kinerja Pemerintahan

Menurut Fadhli, survei ini memberikan gambaran bahwa publik lebih menekankan keberhasilan praktis dibandingkan