Solving Problems: DPRD: Begal dan curanmor masih jadi tantangan Polri di Surabaya

DPRD: Begal dan curanmor masih jadi tantangan Polri di Surabaya

Solving Problems – Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polri masih menghadapi tantangan signifikan di Kota Surabaya, terutama dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan (begal) serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan kamtibmas secara umum berjalan baik, kejahatan jalanan tetap menjadi perhatian utama warga kota paling besar di Jawa Timur tersebut. “Surabaya mampu menjaga harmoni sosial meskipun memiliki keberagaman masyarakat,” ujarnya dalam wawancara terkait perayaan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu lalu. Namun, Fathoni menekankan bahwa kedua jenis kejahatan ini masih menjadi momok yang mengganggu rasa aman warga.

Kondisi Kamtibmas yang Relatif Stabil

Menurut Fathoni, keberagaman masyarakat Surabaya tidak menyebabkan konflik yang signifikan, sehingga kondisi kamtibmas dinilai relatif kondusif. Ia menyebutkan bahwa kota tersebut berhasil mempertahankan dinamika sosial yang seimbang sepanjang tahun 2025. Meski begitu, keberadaan begal dan curanmor tetap memicu kecemasan, terutama di area-area yang rawan seperti pusat perbelanjaan atau jalur transportasi umum. “Jaminan rasa aman menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas warga dan iklim investasi,” tambahnya.

“Fokus utama saat ini adalah bagaimana Polri melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasan yang masih menjadi ancaman utama bagi masyarakat Surabaya,” ujar Fathoni.

Surabaya, sebagai pusat perekonomian Jawa Timur, memiliki aktivitas warga yang terus berlangsung sepanjang hari. Karena itu, keberhasilan Polri dalam mengurangi kejahatan jalanan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan hidup dan kepercayaan investor. “Polri yang humanis adalah bagian dari reformasi yang harus kita jaga bersama,” tambahnya, menekankan pentingnya independensi institusi kepolisian dalam menjaga kamtibmas.

Statistik Kejahatan di Surabaya

Menurut data yang dirilis ANTARA, hingga awal Juni 2025, Polrestabes Surabaya telah mengungkap 251 kasus curanmor dengan 226 tersangka. Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan jenis ini masih menjadi dominan di kota tersebut. Dalam periode Januari–Mei 2026, jumlah kasus curanmor turun menjadi 163, namun jumlah tersangka tercatat lebih tinggi, yaitu 192 orang. Sementara itu, laporan akhir tahun 2025 menyebutkan bahwa Polrestabes Surabaya menerima sekitar 600 laporan curanmor sepanjang tahun tersebut.

Kasus gabungan pencurian dengan kekerasan, seperti begal, pencurian dengan pemberatan, dan curanmor, juga mencatatkan angka yang signifikan. Dalam operasi yang dirilis Juni 2026, Polda Jawa Timur mengungkap minimal 320 kasus dari kategori tersebut, dengan pencurian menjadi jenis kejahatan paling dominan. Data ini menggarisbawahi bahwa kejahatan jalanan tetap menjadi sumber perhatian publik, meskipun kondisi kamtibmas secara keseluruhan terjaga.

Langkah yang Diharapkan DPRD

Fathoni menyarankan bahwa Polri perlu meningkatkan patroli dan razia di kawasan rawan kriminalitas guna mempersempit ruang gerak pelaku. Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan tersebut. “Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat adalah kunci untuk menekan angka kejahatan,” kata Fathoni, yang menyoroti pentingnya tiga pilar keamanan di tingkat wilayah.

Ia juga menyoroti perluasan ruang gerak pelaku kejahatan sebagai tantangan utama. “Kasus begal sering kali terjadi di area yang sibuk, sehingga keberadaannya bisa mengganggu kegiatan sehari-hari warga,” jelasnya. Fathoni menambahkan bahwa angka kejahatan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara upaya Polri dalam menjaga kamtibmas dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan lebih lanjut.

“Polri yang humanis adalah anak kandung reformasi yang harus kita jaga bersama independensinya dalam menjaga kamtibmas di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia,” katanya.

Menurut Fathoni, keberhasilan dalam menekan kejahatan jalanan tidak hanya bergantung pada tindakan kepolisian, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta mengawasi aktivitas yang mencurigakan. “Kerja sama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat penegakan hukum,” ujarnya. Ia optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, Surabaya dapat terus menjadi kota yang nyaman untuk tinggal, bekerja, dan berinvestasi.

Peningkatan Kinerja Polri

Dalam upaya mencapai target tersebut, Fathoni menekankan perlunya langkah-langkah spesifik yang disesuaikan dengan dinamika kejahatan di Surabaya. “Patroli rutin dan pembinaan keamanan di kawasan padat penduduk bisa menjadi solusi efektif,” tambahnya. Selain itu, ia juga mengharapkan penguatan sinergi antara Polri dan pihak lain seperti pemerintah daerah atau lembaga kemasyarakatan dalam mempercepat penangkapan pelaku.

Fathoni memperhatikan bahwa meskipun jumlah curanmor menurun dalam beberapa bulan, tingkat keparahan kasus tetap harus diwaspadai. “Angka ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Polri dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan keamanan akan memberikan dampak positif pada perekonomian kota, karena investor cenderung memilih lokasi yang terbebas dari risiko kejahatan.

Kesiapan Masyarakat dan Peran Polri

Sebagai kota dengan populasi yang besar dan kegiatan ekonomi yang dinamis, Surabaya memerlukan upaya bersama dalam mengatasi kejahatan jalanan. Fathoni menyoroti peran Polri dalam menjadi pelindung masyarakat, sementara warga diharapkan bisa terlibat aktif dalam mencegah kejahatan. “Situasi kamtibmas akan lebih baik jika masyarakat paham tentang tindakan kepolisian dan berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan,” jelasnya.

Kasus begal, yang sering terjadi di daerah-daerah yang rawan, membutuh