Satgas PRR kawal realisasi tambahan TKD Rp144,67 miliar di Solok
Satgas PRR Kawal Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok
Satgas PRR kawal realisasi tambahan TKD Rp144 – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana tambahan untuk pemulihan wilayah terdampak. Fokus utama Satgas PRR kawal realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan khusus untuk Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Besaran dana tambahan ini mencapai Rp144,67 miliar yang bertujuan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana secara menyeluruh. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan pada hari Jumat, seluruh program dirancang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Komitmen pengawasan ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, penyediaan hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar yang terdampak bencana. Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR secara aktif melakukan monitoring melalui serangkaian rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Solok beserta jajaran perangkat daerah terkait. Setelah sesi koordinasi, tim kemudian melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang paling terdampak bencana untuk memastikan efektivitas program yang berjalan.
Realisasi Anggaran dan Sektor Prioritas
Kabupaten Solok telah menerima alokasi tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar secara penuh. Dari total dana tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan tambahan kepada Kabupaten Aceh Tengah. Hingga pertengahan bulan Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai angka 17,35 persen atau setara dengan Rp25,09 miliar. Penyerapan terbesar saat ini berada pada sektor ekonomi, sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dalam proses menyusul setelah selesainya penyesuaian anggaran serta DPA Perubahan pada akhir bulan Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar realisasi TKD meningkat signifikan pada triwulan berjalan. Sasaran utama meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana. Satgas PRR kawal realisasi tambahan ini melalui mekanisme pengawasan berkala dan evaluasi berkala terhadap setiap program yang dilaksanakan.
Perumahan dan Pertanian: Fokus Percepatan
Selain mengawal pemanfaatan anggaran, Satgas PRR juga mencermati sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan. Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit Huntap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pembangunan diharapkan dapat segera dimulai. Realisasi pembangunan hunian tetap ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program rehabilitasi yang diawasi oleh Satgas PRR.
Di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan terdapat 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan produksi pertanian sekaligus mengembalikan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana.
Normalisasi Sungai dan Rehabilitasi Fasilitas
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi. Di sisi lain, rehabilitasi pelayanan dasar juga terus berjalan, antara lain penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih mengalami kerusakan.
Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak.
Laporan Tim Korwil Satgas PRR menegaskan pentingnya sinergi antar-kementerian dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak. Melalui pendekatan terpadu ini, diharapkan seluruh program rehabilitasi dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Solok dan sekitarnya. Pengawasan berkelanjutan terhadap realisasi tambahan TKD ini menjadi kunci keberhasilan program pemulihan jangka panjang di Kabupaten Solok.