New Policy: Puan: Perempuan harus terlibat dalam pengambil keputusan publik
Puan: Perempuan Harus Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Publik
New Policy - Jakarta, Jumat – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembuatan kebijakan publik. Menurutnya, perempuan tidak hanya menjadi korban dampak masalah global dan nasional, tetapi juga harus dianggap sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Puan menyampaikan hal ini dalam pernyataannya yang dibacakan di Jakarta, Jumat (tanggal), sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi perempuan dalam lingkaran kebijakan.
Transformasi Kebijakan Memerlukan Peran Perempuan
Dalam forum bertajuk "Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan" yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5), Puan menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam isu-isu global adalah indikator seberapa tangguh komitmen kita terhadap kesetaraan gender. "Dengan menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, kita memberikan ruang bagi perspektif yang lebih holistik dalam menciptakan kebijakan yang berdampak luas," ujarnya.
Puan menjelaskan bahwa tantangan seperti ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan isu keamanan manusia semakin memerlukan partisipasi perempuan dalam penyusunan kebijakan negara. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kehadiran perempuan di tingkat legislatif, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang konkrit dan terpadu. "Komitmen kebijakan harus diwujudkan melalui sistem yang mampu mengukur keterlibatan perempuan secara nyata," tambahnya.
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” kata Puan Maharani dalam keterangan resmi.
Puan juga memaparkan bahwa kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan suara perempuan di tingkat dasar, agar tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. "Kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan memberikan hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga punya dampak langsung terhadap arah pembangunan negara.
KPPRI sebagai Pilar Perempuan dalam Kebijakan
KPPRI, atau Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, dinilai Puan sebagai lembaga yang strategis untuk memperkuat partisipasi perempuan. Lembaga ini dianggap mampu menjembatani antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional dalam menyiapkan agenda pemberdayaan perempuan. "KPPRI memainkan peran penting sebagai penghubung antara kebijakan dan implementasi di lapangan," jelas Puan.
Ia menambahkan bahwa suara perempuan di tingkat akar rumput perlu diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, sehingga kebijakan tidak hanya berasal dari keputusan di Senayan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan di tengah masyarakat. "Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, legislasi dengan kehidupan nyata, serta suara perempuan dengan kebijakan yang diterapkan harus terbangun secara sistematis," tegasnya.
“Jadi, bukan hanya kegiatan seremonial, tapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPPRI, Sarifah Ainun Jariyah, menegaskan bahwa lembaga ini akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. "KPPRI akan fokus pada advokasi dan kolaborasi yang menciptakan efek berantai dalam penguatan kebijakan inklusif," kata Sarifah. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan ruang yang adil bagi perempuan.
Perspektif Perempuan dalam Tantangan Kontemporer
Ketua Panitia Forum KPPRI, Amelia Anggraini, menambahkan bahwa perspektif perempuan menjadi lebih kritis dalam menghadapi tantangan ekonomi, transformasi digital, serta perubahan sosial. "Dalam situasi seperti ini, suara perempuan tidak hanya perlu didengar, tetapi juga dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik," ujarnya.
Amelia menjelaskan bahwa kebijakan yang dipengaruhi oleh perspektif perempuan akan lebih mampu menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif. "Kebijakan yang inklusif akan membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional," tambahnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya pihak yang terdampak, tetapi juga motor penggerak perubahan.
“Perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” kata Amelia Anggraini.
Puan menekankan bahwa peran perempuan dalam parlemen harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks saat ini, ia menilai bahwa keterlibatan perempuan di semua lapisan kebijakan akan memperkuat demokrasi inklusif dan memastikan keberlanjutan pembangunan. "Perempuan adalah bagian dari kekuatan kita, dan kita harus memastikan mereka memiliki akses yang setara ke berbagai posisi pengambil keputusan," ujarnya.
Sarifah Ainun Jariyah juga menyampaikan bahwa KPPRI akan terus bergerak untuk memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, NGO, serta mitra internasional. "Kerja sama ini bertujuan meningkatkan dukungan untuk agenda pemberdayaan perempuan dan memperkuat sistem demokrasi yang lebih representatif," jelasnya. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus memiliki dampak nyata di kehidupan masyarakat, termasuk di tingkat desa-desa yang seringkali terabaikan.
Dalam konteks global, perempuan dianggap sebagai pemangku kepentingan yang memiliki wawasan unik terkait isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Puan menegaskan bahwa partisipasi perempuan di parlemen harus dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kebijakan. "Kita tidak bisa memandang perempuan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penentu arah dan keberhasilan kebijakan negara," pungkasnya. Hal ini menegaskan bahwa perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan yang efektif dan berkelanjutan.