Hasil Pertemuan: Mendagri nilai banyak kepala daerah kena OTT karena masalah rekrutmen
Mendagri nilai banyak kepala daerah kena OTT karena masalah rekrutmen
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa sejumlah kepala daerah yang terlibat operasi tangkap tangan (OTT) terkait korupsi berhubungan dengan kelemahan dalam proses rekrutmen. Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat yang selama ini dijalankan memiliki masalah struktural. “Kemungkinan ada keterkaitan antara mekanisme rekrutmen pilkada langsung dengan adanya pemimpin yang tidak berkualitas, seperti kasus korupsi yang terjadi,” ujarnya setelah menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT),” kata Tito.
Dia menegaskan bahwa meskipun pilkada langsung memiliki manfaat positif, tetapi juga berdampak negatif. Dengan biaya politik yang tinggi, keberhasilan dalam pemilihan tidak selalu menjamin kualitas pemimpin yang terpilih. “Fenomena banyak kepala daerah terjebak kasus korupsi menunjukkan masalah lebih dalam, seperti kesejahteraan, moral, dan integritas pemimpin,” lanjutnya.
Kasus terbaru yang ditekankan Mendagri adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terkena OTT karena pemerasan terhadap pejabat. Namun, ia menambahkan bahwa isu korupsi di kalangan kepala daerah bukan hanya terjadi secara individual, tetapi juga dalam skala yang lebih luas. “Ini menunjukkan adanya problema dasar. Salah satu faktornya adalah mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang selama ini digunakan,” tuturnya.
