Program Terbaru: Ahok: Kalau tidak Ditolak Jokowi, Pertamina Harusnya Untung Rp100,57 T

Ahok: Transformasi Subsidi Energi Bisa Bawa Keuntungan Miliaran Rupiah

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, dikenal sebagai Ahok, memberikan pandangan mengejutkan terkait kerugian besar yang dialami perusahaan energi itu karena sistem subsidi bahan bakar yang belum diubah. Dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026), Ahok menyebutkan Pertamina memiliki peluang laba besar jika kebijakan subsidi diarahkan ke bentuk yang lebih efisien.

Ahok menjelaskan bahwa jika usulan perubahan sistem subsidi diterima oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba hingga 6 miliar dolar AS atau setara Rp100,57 triliun. Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus yang menyeret sembilan terdakwa.

Saya kira Presiden dan DPR harus berani melakukan subsidi ke orang, bukan ke barang,” ujar Ahok dalam persidangan.

Dalam menjawab pertanyaan jaksa, Ahok juga menyoroti pentingnya perubahan dalam mekanisme distribusi minyak. Ia menyarankan penerapan sistem supplier hire stock serta penggunaan e-katalog sebagai alat untuk memperkuat transparansi. “Semua orang boleh taruh minyak mentah produksi di Indonesia dengan kita beli lewat e-katalog. Dengan cara itu semua pengolahan akan transparan dan bagus,” katanya.

Ahok menambahkan bahwa Pertamina, terutama subholding Patra Niaga, tengah menghadapi tekanan keuangan akibat kebijakan subsidi yang mengakibatkan aliran kas terkuras. Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu mengalami kerugian karena harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak bisa dinaikkan meski harga minyak dunia meningkat drastis. “Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya, cash flow-nya merah, rugi. Karena pemerintah memaksa barang subsidi tidak boleh dinaikkan,” tuturnya.

Ia juga membetulkan kesan bahwa Pertamina bisa bebas menaikkan harga BBM. Menurut Ahok, perubahan harga tidak bisa dilakukan tanpa izin Presiden. “Tanpa izin Presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga, Pertamina tidak,” ujarnya.

Karena kebijakan tersebut, Pertamina terpaksa memenuhi kebutuhan arus kas dengan pinjaman jangka pendek. Padahal, selisih antara harga BBM subsidi dan harga keekonomian semakin besar. Ahok pernah mengusulkan kepada Jokowi untuk mengubah subsidi menjadi bentuk voucher digital melalui aplikasi MyPertamina. Menurutnya, skema ini bisa menguntungkan negara secara signifikan.

Dalam saksi bisu, Ahok juga mengkritik ketergantungan pada senioritas dalam pengangkatan direksi. Ia menekankan pentingnya merujuk pada kinerja dan kejujuran. “Dasarnya meritokrasi. Umur berapa pun kalau dia mau kerja dan jujur, harus bisa jadi direksi,” kata Ahok.

Beberapa usulan yang ia ajukan, seperti perubahan sistem subsidi, tidak mendapat persetujuan sehingga tidak dapat dijalankan selama masa jabatannya. Jaksa mengklaim perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp285 triliun, yang terdiri dari kerugian keuangan dan perekonomian. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah PT Navigator Khatulistiwa, yang dikaitkan dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid.