Rencana Khusus: Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Dari Jakarta, IDN Times – Dalam upaya mengurangi pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah mengembangkan rencana pengaturan jadwal kerja selama empat hari per minggu. Inisiatif ini dilakukan sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi tekanan global akibat konflik di wilayah Timur Tengah.
Persiapan untuk Stabilitas Energi
Brigjen TNI Rico Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, menjelaskan bahwa Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang menyesuaikan sistem kerja secara bertahap. “Kita fokus pada efisiensi yang terukur, sementara operasional strategis tetap diprioritaskan,” katanya, dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (25/3/2026).
“Langkah ini bukan untuk keadaan darurat, tetapi sebagai upaya mengamankan ketersediaan sumber daya strategis,” ujar Rico, menegaskan bahwa penghematan BBM diwujudkan melalui penyesuaian hari kerja di unit-unit tertentu.
Detil Implementasi dan Penyesuaian
Dalam skema ini, penggunaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) akan diatur berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi. Selain itu, kendaraan dinas serta angkutan pegawai akan dibatasi, dengan mempertimbangkan efektivitas tugas yang dilakukan.
Rico menjelaskan bahwa kebijakan empat hari kerja diterapkan secara adaptif, sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja. “Tujuan utamanya adalah menjaga ketahanan nasional, sekaligus meningkatkan disiplin pengelolaan energi,” tambahnya.
Kritik dari Pakar Ekonomi Energi
Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan keraguan terhadap efektivitas skema ini. “WFH satu hari seminggu mungkin tidak cukup menekan konsumsi BBM secara signifikan,” katanya, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/3/2026).
“ASN dan pekerja swasta cenderung tidak bekerja di rumah pada Jumat, melainkan menghabiskan waktu di tempat wisata selama akhir pekan. Dampaknya, penghematan subsidi BBM bisa tidak tercapai secara optimal,” tambah Fahmy.
Pakar tersebut menyoroti risiko kerusakan ekosistem lokal, termasuk sektor transportasi dan usaha kecil menengah (UMKM) yang bergantung pada kebutuhan pekerja kantoran. Ia menyarankan pemerintah menghitung kembali manfaat dan biaya kebijakan ini agar tidak merugikan pihak lain. “Jangan sampai efisiensi BBM justru menimpa sektor-sektor lain yang lebih rentan,” pungkas Fahmy.