Muhammadiyah: Beda Hari Idul Fitri Bukan Berarti Tak Taat Pemerintah

Muhammadiyah: Beda Hari Idul Fitri Bukan Berarti Tak Taat Pemerintah

Dalam wawancara di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Muhadjir Effendy menjelaskan mengenai perbedaan penghitungan tanggal 1 Syawal 1447 H antara Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Menurutnya, kedua pihak memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perbedaan ini lebih terkait dengan metode perhitungan yang dipakai.

Ketua PP Muhammadiyah ini menegaskan, Muhammadiyah memperkenalkan pendekatan baru dalam menentukan hari raya, yaitu Kalender Hijriah Global Tunggal. Metode ini mengukur keberadaan hilal secara universal, bukan hanya terbatas pada wilayah tertentu. “Kita percaya bahwa saat tanggal pertama muncul di Alaska, maka secara bersamaan berlaku di seluruh dunia,” ujarnya.

“Jadi, kita sudah terbiasa dengan perbedaan ini. Jangan diinterpretasikan bahwa taat kepada pemerintah berarti Lebarannya harus sama. Baik yang Lebaran hari ini maupun besok, itu tetap dianggap sebagai kepatuhan kepada pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Agama secara resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 21 Maret 2026. Keputusan ini diambil setelah sidang isbat pada 19 Maret 2026 menunjukkan bulan tidak memenuhi kriteria visibilitas MABIMS, sehingga Ramadan tahun ini berlangsung selama 30 hari.

Perbedaan Prinsip Penghitungan

Muhadjir menambahkan, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) telah diratifikasi oleh lebih dari 10 negara. Muhammadiyah menerapkan kalender ini secara resmi sejak Juni 2025, dengan prinsip satu hari satu tanggal yang berlaku secara internasional. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional sebelumnya yang lebih fokus pada wilayah Indonesia.