Trump perketat aturan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran

Presiden AS Menandatangani Dua Perintah Eksekutif untuk Memperketat Kewarganegaraan Lahir di Tanah Amerika

Menggalangkebaikan.com – Washington — Langkah signifikan diambil oleh pemerintahan Donald Trump pada Kamis, 6 Agustus, ketika dua perintah eksekutif ditandatangani untuk membatasi praktik kewarganegaraan otomatis berdasarkan tempat kelahiran. Inisiatif ini menargetkan dua aspek utama: memperluas kategori individu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status kewarganegaraan secara otomatis, serta melarang fenomena yang dikenal sebagai “wisata kelahiran” atau birth tourism.

Keputusan ini datang setelah Trump mengkritik keras putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat baru-baru ini yang mendukung prinsip birthright citizenship. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Ruang Oval, Trump menyatakan bahwa sistem saat ini dianggap tidak adil oleh banyak pihak. “Kami melakukan penyesuaian karena hal ini sangat tidak adil,” tegasnya sebelum menandatangani dokumen-dokumen penting tersebut.

Akar Sejarah dan Konteks Konstitusional

Kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran merupakan prinsip yang dijamin oleh Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat. Prinsip ini awalnya dirancang untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada anak-anak mantan budak setelah berakhirnya Perang Saudara Amerika. Namun, dalam praktiknya, aturan ini telah berkembang menjadi lebih luas dari maksud awalnya.

Trump menyoroti perubahan signifikan dalam penerapan aturan tersebut sepanjang sejarah. “Hal ini ditetapkan tepat setelah Perang Saudara. Aturan itu ditujukan bagi bayi-bayi dari kaum budak, namun apa yang terjadi sekarang? Orang-orang membangun bisnis di seputaran hal itu… Bukan begitu seharusnya sistem ini berjalan,” jelas Trump dengan nada kecewa.

Mahkamah Agung sebelumnya telah membatalkan perintah eksekutif Trump pada bulan Juni yang berupaya mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran secara menyeluruh. Ketua Mahkamah Agung John Roberts menegaskan bahwa perlindungan dalam Amandemen ke-14 mencakup semua anak yang lahir di tanah Amerika, tanpa terkecuali. Namun, perintah eksekutif terbaru ini memanfaatkan celah hukum yang memungkinkan president menggunakan wewenang sebagai panglima tertinggi.

Perluasan Definisi dan Larangan Wisata Kelahiran

Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih, menjelaskan bahwa perintah eksekutif pertama mengacu pada putusan Mahkamah Agung terbaru untuk memperluas definisi individu yang tidak berhak atas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. “Presiden menggunakan wewenangnya sebagai panglima tertinggi untuk menandatangani perintah eksekutif pertama yang memanfaatkan putusan baru Mahkamah Agung guna memperluas definisi orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran,” kata Miller kepada wartawan.

Perintah tersebut berlaku bagi beberapa kategori spesifik, termasuk warga negara asing yang menjadi musuh Amerika Serikat, anggota organisasi teroris asing, serta berbagai kategori orang yang melobi dan bertindak atas nama pemerintah asing. “Dengan mengambil tindakan ini, kami memastikan bahwa banyak orang yang sebelumnya secara keliru bisa mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran tidak akan lagi memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat tersebut,” tambah Miller.

Sementara itu, perintah eksekutif kedua secara khusus melarang praktik “wisata kelahiran.” Praktik ini melibatkan perjalanan ke Amerika Serikat dengan visa sementara, dengan tujuan utama melahirkan agar anak yang lahir mendapatkan kewarganegaraan otomatis. Miller mengatakan perintah tersebut menginstruksikan petugas konsuler untuk menolak permohonan visa dari pemohon yang tujuan utamanya bepergian ke AS adalah untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi anaknya.

Dampak dan Implikasi Jangka Panjang

Langkah ini diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap jutaan keluarga asing yang memanfaatkan sistem birthright citizenship. Industri wisata kelahiran telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan banyak negara yang memiliki warganya rutin bepergian ke AS untuk melahirkan. Negara-negara seperti Tiongkok, India, dan berbagai negara Amerika Latin menjadi sumber utama wisatawan kelahiran.

Para ahli hukum memperkirakan bahwa perintah eksekutif ini akan menghadapi tantangan hukum dari berbagai kelompok advokasi dan individu yang terdampak. Namun, dengan memanfaatkan putusan Mahkamah Agung terbaru, pemerintahan Trump berharap dapat memperkuat posisi hukumnya dalam membatasi praktik ini.

Perubahan ini juga mencerminkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat secara keseluruhan. Dengan membatasi akses kewarganegaraan melalui tempat kelahiran, pemerintah AS bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sistem imigrasi dan memastikan bahwa manfaat kewarganegaraan otomatis diberikan kepada mereka yang memang berhak sesuai dengan tujuan awal Amandemen ke-14.

“Kami melakukan penyesuaian karena hal ini sangat tidak adil,” ujar Trump kepada para wartawan di Ruang Oval sebelum menandatangani perintah tersebut.

“Presiden menggunakan wewenangnya sebagai panglima tertinggi untuk menandatangani perintah eksekutif pertama yang memanfaatkan putusan baru Mahkamah Agung guna memperluas definisi orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran,” kata Miller kepada wartawan.