Menggalangkebaikan.com – Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi. Namun, di tengah perubahan yang cepat itu, kualitas kerja jurnalistik tetap bergantung pada manusia: kemampuan memeriksa fakta, memahami konteks, serta memegang teguh etika profesi.<\/p>\n
Pesan tersebut menjadi perhatian Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) yang baru, Anthonius Jimmy Silalahi, saat serah terima jabatan di Jakarta pada Rabu (21\/10). Ia menilai pers Indonesia menghadapi pekerjaan besar untuk menjaga independensi, mutu pemberitaan, dan kepercayaan masyarakat ketika teknologi AI semakin luas digunakan.<\/p>\n
\u201cPers kita sekarang tidak sedang baik-baik saja. Di satu sisi kita dihadapkan pada disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan yang mengubah total lanskap produksi dan distribusi berita. Di sisi lain, kita masih bergulat dengan persoalan fundamental soal kualitas, independensi, dan kepercayaan publik,\u201d kata Jimmy.<\/p><\/blockquote>\n
Kecepatan Tidak Boleh Mengalahkan Ketelitian<\/h3>\n
Dalam ruang digital yang bergerak sangat cepat, publik dapat menerima informasi dari berbagai kanal dalam hitungan detik. Kondisi itu membuat media dituntut responsif, tetapi tuntutan kecepatan tidak seharusnya mengorbankan akurasi dan keberimbangan. Informasi yang cepat tetapi keliru justru dapat memperbesar kebingungan di tengah masyarakat.<\/p>\n
Jimmy menekankan bahwa kebutuhan publik bukan sekadar berita yang segera tersedia. Masyarakat juga memerlukan karya jurnalistik yang dapat dipercaya, memberikan gambaran secara utuh, serta membantu pembaca memahami persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang terjadi.<\/p>\n
Karena itu, LPDS akan melanjutkan fokusnya pada pendidikan dan pelatihan jurnalistik. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan wartawan dalam menghasilkan liputan berkualitas, sambil tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.<\/p>\n
Pemanfaatan AI dalam kerja jurnalistik dapat membantu sejumlah proses, termasuk mempercepat pengolahan informasi dan mendukung pemeriksaan awal atas data. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan penilaian editorial yang bertanggung jawab. Wartawan tetap perlu menentukan relevansi sebuah fakta, mendengar langsung pengalaman masyarakat, serta memastikan bahwa sebuah pemberitaan tidak merugikan pihak tertentu tanpa dasar yang kuat.<\/p>\n
\u201cAI bisa membantu kecepatan, tapi AI tidak punya nurani, tidak punya etika jurnalistik, dan tidak bisa turun ke lapangan untuk merasakan denyut nadi masyarakat. Itu yang harus terus kita tanamkan dalam setiap pelatihan di LPDS,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Kemampuan Kritis dan Etika Menjadi Fondasi<\/h3>\n
Jimmy memandang pelatihan penggunaan perangkat AI saja belum cukup untuk menjawab tantangan baru di dunia media. Penguasaan teknologi perlu berjalan bersama kemampuan berpikir kritis dan pemahaman mendalam mengenai etika jurnalistik.<\/p>\n
Hal ini penting karena hasil yang dihasilkan teknologi tetap harus diperiksa. Wartawan perlu memahami asal informasi, membandingkan keterangan, menguji keakuratan data, dan menempatkan setiap peristiwa dalam konteks yang tepat. Proses tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga perbedaan antara karya jurnalistik dengan konten biasa yang beredar tanpa standar editorial yang jelas.<\/p>\n
LPDS juga mengajak pemerintah, sektor swasta, dan industri media untuk bekerja bersama dalam memperluas program pendidikan jurnalistik hingga berbagai daerah di Indonesia. Kolaborasi ini dinilai penting agar peningkatan kompetensi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan dapat menjangkau wartawan dan calon wartawan dari beragam wilayah.<\/p>\n
Menjaga Batas antara Berita dan Konten<\/h3>\n
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menyampaikan bahwa pesatnya pertumbuhan pers digital membawa tantangan yang tidak ringan. Banjir informasi, peran algoritma dalam menentukan jangkauan konten, serta kemajuan AI dapat membuat masyarakat semakin sulit membedakan berita bermutu dari materi yang tidak melalui proses jurnalistik.<\/p>\n
\u201cDi sinilah peran LPDS menjadi sangat vital untuk menjaga marwah jurnalistik,\u201d kata Totok.<\/p><\/blockquote>\n
Dewan Pers akan terus mendukung pendidikan pers untuk memperkuat kompetensi wartawan dan mendorong pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam ekosistem digital. Penerapan kode etik tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan, ketika arus informasi berkembang lebih cepat daripada kemampuan publik untuk memeriksa setiap klaim yang muncul.<\/p>\n
Bagi pembaca, keberadaan pers yang profesional berperan dalam menyediakan informasi yang telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan. Bagi wartawan, perubahan teknologi menjadi pengingat bahwa kemampuan teknis harus selalu disertai tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan.<\/p>\n
Transisi Kepemimpinan LPDS<\/h3>\n
Serah terima jabatan itu sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinan Kristanto Hartadi sebagai Direktur Eksekutif LPDS. Kristanto memegang posisi tersebut sejak 2023 dan mengundurkan diri setelah tiga tahun memimpin lembaga itu.<\/p>\n
Dalam sambutan perpisahannya, Kristanto menyatakan tetap akan mendukung keberlanjutan LPDS. Ia juga berharap lembaga pendidikan jurnalistik tersebut dapat terus berkembang dan semakin mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.<\/p>\n
LPDS dibentuk Dewan Pers melalui sidang pleno pada 1987. Selama hampir empat dekade, lembaga ini telah memberikan pelatihan kepada ribuan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan kepemimpinan baru, LPDS menghadapi tugas untuk merawat fondasi jurnalistik yang telah dibangun sekaligus menyiapkan insan pers menghadapi teknologi baru tanpa kehilangan nilai-nilai profesinya.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n