Menggalangkebaikan.com – Kementerian Kehutanan memperluas peran masyarakat dalam upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat Peduli Api (MPA), kelompok tani hutan, masyarakat adat, serta relawan ditempatkan sebagai bagian penting dari kerja bersama Manggala Agni dan petugas lapangan untuk mencegah api berkembang menjadi bencana yang lebih luas.<\/p>\n
Langkah tersebut mencakup patroli di wilayah rawan, penyampaian informasi pada tahap awal, pemadaman, penyediaan perlengkapan, hingga koordinasi antarelemen. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi dampak karhutla bagi warga sekaligus menjaga kawasan hutan dari kerusakan yang lebih besar.<\/p>\n
\u201cMasyarakat mengetahui kondisi wilayahnya dan menjadi mitra penting dalam mendeteksi ancaman kebakaran sejak dini. Kemenhut terus memperkuat kerja bersama MPA, kelompok tani hutan, masyarakat adat dan relawan, dengan mengutamakan koordinasi serta keselamatan dalam setiap penanganan,\u201d ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.<\/p><\/blockquote>\n
Ribuan personel MPA tersebar di 34 provinsi<\/h3>\n
Dalam pelaksanaan di lapangan, Kementerian Kehutanan bekerja bersama 14.040 personel MPA yang tersebar di 34 provinsi. Mereka terlibat dalam upaya memadamkan titik api, membatasi perluasan kebakaran, dan membantu perlindungan masyarakat yang dapat terdampak asap maupun gangguan lain akibat karhutla.<\/p>\n
Keberadaan warga yang mengenal karakter wilayahnya memiliki arti penting dalam pencegahan. Informasi tentang perubahan kondisi lingkungan, kemunculan asap, atau potensi pembakaran dapat diteruskan lebih cepat kepada petugas. Respons awal menjadi salah satu faktor yang menentukan agar kebakaran tidak meluas dan membutuhkan penanganan yang lebih berat.<\/p>\n
Pelibatan masyarakat juga tidak hanya ditempatkan saat api sudah muncul. Pencegahan membutuhkan pengawasan berkelanjutan, komunikasi yang jelas, kesiapan peralatan, serta pemahaman tentang prosedur keselamatan. Karena itu, penguatan kapasitas kelompok di tingkat tapak menjadi bagian dari agenda penanganan karhutla.<\/p>\n
Target 500 kelompok MPA berkelanjutan pada 2026<\/h3>\n
Pemerintah tengah menjalankan program pengembangan 500 kelompok MPA berkelanjutan pada 2026. Hingga saat ini, 119 kelompok telah terbentuk. Sebanyak 61 kelompok lainnya masih berada dalam proses pembentukan, sementara 320 desa telah ditetapkan sebagai target pengembangan berikutnya.<\/p>\n
Setiap kelompok dirancang memiliki 30 anggota. Dengan perhitungan tersebut, 119 kelompok yang sudah terbentuk menyediakan kapasitas keanggotaan bagi 3.570 orang. Angka ini menggambarkan besarnya kebutuhan untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis komunitas di berbagai wilayah.<\/p>\n
\u201cKelompok yang terbentuk harus memiliki kemampuan mengenali bahaya dan bertindak sesuai prosedur. Karena itu, penguatan kelembagaan perlu disertai latihan, peralatan, komunikasi, dan dukungan keselamatan,\u201d kata Rohmat.<\/p><\/blockquote>\n
Pelatihan dan perlengkapan tidak dapat dipisahkan dari pembentukan kelompok. Warga yang berada di garis depan perlu memahami tanda-tanda bahaya, jalur komunikasi yang harus digunakan, serta batas tindakan yang aman ketika menghadapi kebakaran. Keselamatan anggota dan petugas tetap menjadi perhatian dalam setiap proses penanganan.<\/p>\n
Perhutanan sosial menjadi bagian dari pencegahan<\/h3>\n
Penguatan pencegahan juga dilakukan melalui jejaring kelompok tani hutan dan penerima akses perhutanan sosial. Kepastian atas akses pengelolaan serta manfaat ekonomi dari hutan dipandang sebagai pijakan untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam menjaga area kelola mereka dari ancaman kebakaran.<\/p>\n
Melalui pendekatan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat atau community based wildfire management<\/em>, jaringan tersebut didorong untuk memperketat pengawasan, menghindari praktik pembakaran, dan menyampaikan informasi kepada petugas tanpa penundaan. Pola ini menempatkan warga bukan sekadar sebagai penerima dampak, melainkan sebagai pihak yang aktif menjaga ruang hidupnya.<\/p>\n
Bagi kawasan yang dikelola masyarakat, perlindungan dari kebakaran berkaitan langsung dengan keberlanjutan fungsi hutan dan aktivitas ekonomi yang bergantung padanya. Karena itu, upaya pencegahan memerlukan kerja yang konsisten sebelum kondisi darurat terjadi, bukan hanya ketika pemadaman telah dimulai.<\/p>\n
Pengawasan izin usaha dan penegakan hukum<\/h3>\n
Di luar penguatan komunitas, Kementerian Kehutanan turut mendukung operasi modifikasi cuaca bersama BMKG, BNPB, dan TNI. Pelaksanaan OMC disesuaikan dengan kondisi atmosfer serta aspek keselamatan penerbangan.<\/p>\n
Pengawasan juga diperketat terhadap kewajiban pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Cakupannya meliputi langkah pencegahan, kesiapan sarana pemadaman, penanganan ketika kebakaran terjadi, sampai pemulihan setelah kejadian.<\/p>\n
Per 19 Oktober 2026, sanksi administratif telah dijatuhkan kepada 32 perusahaan. Selain itu, proses pidana tengah berjalan terhadap 125 subjek hukum yang mencakup korporasi dan perorangan. Penanganannya berada pada berbagai tahapan perkara dengan mengacu pada fakta serta alat bukti yang tersedia.<\/p>\n
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla memerlukan keterlibatan banyak pihak. Warga, kelompok pengelola hutan, petugas pemadam, pemegang izin usaha, dan lembaga pemerintah memiliki peran yang saling berkaitan. Pencegahan dini, kesiapan di lapangan, tindakan cepat, serta penegakan aturan menjadi unsur yang perlu berjalan bersamaan untuk melindungi hutan dan masyarakat.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n