Menggalangkebaikan.com – Dua pohon mahoni pelindung di Jalan Pilar Raya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ditebang tanpa izin oleh petugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat. Tindakan tersebut berujung pada pemberian surat peringatan kedua atau SP-2, disertai pemindahan lokasi penugasan bagi petugas yang terlibat.<\/p>\n
Penebangan terjadi di ruas Jalan Pilar Raya, RT 05 RW 03, tepat di depan sebuah bengkel mobil. Keberadaan pohon pelindung di kawasan jalan memiliki fungsi penting dalam menjaga unsur penghijauan sekaligus menjadi bagian dari tata ruang kota. Karena itu, tindakan terhadap pohon di jalur jalan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.<\/p>\n
Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusuma, menyampaikan bahwa persoalan ini terungkap setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai aktivitas penebangan di lokasi tersebut. Petugas yang melakukan pemotongan pohon kemudian dipanggil untuk dimintai penjelasan atas tindakan yang dilakukan.<\/p>\n
\u201cKami tindaklanjuti laporan masyarakat dengan memanggil petugas yang menebang pohon. Kami panggil karena menebang pohon tanpa izin,\u201d kata Dirja saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.<\/p><\/blockquote>\n
Pemeriksaan itu menegaskan bahwa dua pohon yang ditebang merupakan pohon mahoni. Jenis pohon tersebut berada di sisi jalan dan termasuk kategori pohon pelindung. Keputusan untuk menebang pohon tanpa prosedur perizinan dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Jakarta.<\/p>\n
Melanggar Ketentuan Ketertiban Umum<\/h3>\n
Dirja menjelaskan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam aturan itu terdapat larangan bagi orang maupun badan untuk memotong, menebang, atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, serta taman.<\/p>\n
\u201cAda dua pohon yang ditebang tanpa izin, sehingga melanggar Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, yang di dalamnya terdapat pasal terkait larangan setiap orang atau badan untuk memotong, menebang, atau merusak pohon\/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Aturan tersebut menempatkan pohon di ruang publik sebagai bagian dari aset lingkungan kota yang harus dijaga. Pohon pada koridor jalan bukan sekadar elemen visual, melainkan juga bagian dari ruang hijau yang keberadaannya perlu ditangani melalui mekanisme resmi. Penebangan tanpa izin dapat mengurangi fungsi penghijauan dan menimbulkan persoalan dalam pengelolaan fasilitas publik.<\/p>\n
Keberadaan prosedur izin juga penting untuk memastikan setiap tindakan terhadap pohon dilakukan dengan pertimbangan yang tepat. Dalam kondisi tertentu, pemangkasan atau penanganan pohon dapat diperlukan, misalnya untuk keselamatan maupun penataan area. Namun, keputusan semacam itu harus dilakukan melalui kewenangan dan tata cara yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran.<\/p>\n
Sanksi dan Pemindahan Penugasan<\/h3>\n
Selain SP-2, Suku Dinas Tamhut Jakarta Barat mengambil langkah administratif berupa pemindahan tempat tugas terhadap petugas yang melakukan penebangan. Langkah tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa petugas lapangan tetap wajib mematuhi ketentuan dalam menjalankan pekerjaan di ruang publik.<\/p>\n
\u201cSudah kami berikan sanksi dan pemindahan tempat tugas,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Pemberian sanksi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pohon kota memerlukan disiplin prosedur, termasuk dari pihak yang bekerja dalam bidang pertamanan dan kehutanan kota. Setiap pohon yang tumbuh di jalur hijau, taman, atau sisi jalan berada dalam lingkungan yang harus dilindungi dari tindakan perusakan maupun pemotongan yang tidak sah.<\/p>\n
Bagi warga, kejadian di Jalan Pilar Raya menjadi pengingat bahwa aktivitas yang berkaitan dengan pohon di ruang umum perlu mendapat perhatian. Informasi dari masyarakat dapat membantu memastikan kondisi lingkungan sekitar tetap terpantau, terutama apabila terdapat kegiatan yang berpotensi mengubah atau menghilangkan vegetasi di kawasan publik.<\/p>\n
Penanganan terhadap dua pohon mahoni tersebut kini telah disertai tindakan disiplin internal. Fokus berikutnya adalah menjaga agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan sesuai aturan, sehingga perlindungan terhadap pohon dan tanaman di wilayah Jakarta Barat dapat tetap menjadi bagian dari ketertiban serta pengelolaan lingkungan perkotaan.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n