Menggalangkebaikan.com – Indonesia menekankan bahwa pembaruan Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin diperlukan ketika dunia menghadapi perubahan geopolitik, krisis kemanusiaan, dan tantangan pembangunan yang kian rumit pada abad ke-21. Sikap tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam pernyataan nasional di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Sabtu waktu setempat.<\/p>\n
Dalam forum tersebut, Sugiono menegaskan posisi Indonesia yang tetap memandang PBB sebagai wadah multilateral yang penting bagi seluruh negara. Di tengah perbedaan kepentingan dan pandangan antarnegara, lembaga ini dinilai masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh mekanisme lain.<\/p>\n
\u201cIndonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,\u201d kata Sugiono.<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan itu menempatkan reformasi bukan sebagai penolakan terhadap multilateralisme, melainkan sebagai upaya menjaga agar kerja sama internasional tetap relevan. Indonesia memandang dunia justru membutuhkan sistem multilateral yang lebih kuat saat banyak persoalan tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu negara saja.<\/p>\n
PBB sebagai ruang dialog dan kerja bersama<\/h3>\n
Sugiono menilai PBB memberi kesempatan bagi negara-negara untuk mengelola perbedaan tanpa memilih kekerasan maupun konflik sebagai jalan keluar. Forum internasional tersebut memungkinkan berbagai pihak mencari titik temu, bahkan ketika kepentingan nasional masing-masing tidak selalu sejalan.<\/p>\n
\u201cPBB memberi aturan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan memungkinkan kita menghimpun kemampuan ketika negara-negara tak bisa bertindak sendirian,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Fungsi ini menjadi penting dalam menghadapi persoalan yang melintasi batas wilayah, mulai dari keadaan darurat kemanusiaan hingga gangguan terhadap perdamaian dan pembangunan. Kerangka kerja bersama diperlukan agar negara-negara dapat menyusun respons yang lebih terkoordinasi, khususnya ketika dampak sebuah krisis dirasakan luas oleh masyarakat di banyak kawasan.<\/p>\n
Indonesia berpandangan bahwa kelemahan multilateralisme saat ini tidak seharusnya dijawab dengan melemahkan kerja sama antarnegara. Sebaliknya, kekurangan yang ada perlu diperbaiki melalui pembaruan yang membuat sistem internasional lebih efektif, lebih tangguh, serta mampu menghasilkan manfaat nyata.<\/p>\n
Untuk abad ke-21, Sugiono menyebut kebutuhan akan sistem multilateral yang lebih representatif, lebih ulet, dan lebih mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat dunia. Representasi menjadi unsur penting agar suara serta kebutuhan berbagai negara, termasuk negara berkembang, dapat memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan global.<\/p>\n
Reformasi tidak dapat ditunda<\/h3>\n
Reformasi PBB dan multilateralisme tidak dipandang sebagai pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat. Prosesnya melibatkan banyak negara, kepentingan yang beragam, serta kebutuhan untuk membangun kesepahaman atas arah perubahan yang diinginkan. Namun, Sugiono menilai besarnya tantangan yang sedang dihadapi dunia membuat langkah awal tidak dapat terus ditunda.<\/p>\n
\u201cKita harus mulai memperkuat kapasitas kolektif kita dalam menghadapi krisis, merespons secara efektif krisis global dan kondisi kemanusiaan, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama,\u201d ujar Menlu RI.<\/p><\/blockquote>\n
Pesan tersebut menyoroti perlunya kemampuan bersama untuk merespons kondisi darurat secara lebih baik. Bagi banyak negara, terutama yang memiliki kapasitas berbeda-beda, kerja sama internasional dapat menjadi sarana untuk menyatukan sumber daya, pengalaman, dan dukungan politik dalam menghadapi tekanan global.<\/p>\n
Reformasi yang diinginkan Indonesia juga mencakup arsitektur keuangan internasional. Sistem keuangan global perlu diperbaiki agar dapat lebih memenuhi kebutuhan negara berkembang. Pembaruan itu diharapkan memperluas ruang bagi negara-negara berkembang dalam menentukan agenda pembangunan sesuai prioritas nasional mereka serta membangun ketahanan di dalam negeri.<\/p>\n
Isu tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan suatu negara menghadapi gejolak ekonomi, tekanan pembangunan, maupun kebutuhan masyarakat yang berubah. Akses yang lebih baik terhadap peluang pembangunan dan sistem internasional yang lebih responsif akan membantu negara berkembang memperkuat fondasi nasionalnya tanpa kehilangan ruang untuk menentukan arah kebijakannya sendiri.<\/p>\n
Ketahanan nasional sebagai dasar kontribusi Indonesia<\/h3>\n
Dalam pernyataannya, Sugiono juga menghubungkan peran Indonesia di tingkat internasional dengan ketahanan nasional. Kemampuan Indonesia untuk memberi kontribusi secara berkelanjutan kepada komunitas dunia berakar pada keberhasilan membangun kekuatan di dalam negeri terlebih dahulu.<\/p>\n
Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi tekanan dari luar. Sugiono menyampaikan bahwa upaya tersebut juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, persatuan di tengah keberagaman, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Unsur-unsur itu dipandang sebagai bagian dari fondasi yang memungkinkan Indonesia menjalankan peran konstruktif dalam kerja sama global.<\/p>\n
Pendekatan ini menggambarkan hubungan antara kondisi domestik dan diplomasi internasional. Negara yang mampu menjaga kohesi sosial, memelihara ketahanan, dan memperkuat kesejahteraan rakyat memiliki dasar yang lebih kokoh untuk terlibat dalam pembahasan isu-isu dunia serta menawarkan kontribusi dalam penyelesaian masalah bersama.<\/p>\n
Indonesia hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 2026 dengan Sugiono sebagai kepala delegasi. Ia telah berada di New York sejak Senin, 21 September, untuk mengikuti rangkaian agenda internasional. Sebelum menyampaikan pernyataan nasional pada Sabtu, Menlu RI juga menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan bilateral.<\/p>\n
Partisipasi tersebut mencerminkan upaya Indonesia untuk tetap aktif dalam diplomasi multilateral. Melalui keterlibatan di PBB, Indonesia membawa pandangan bahwa dunia memerlukan institusi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, memperkuat kerja sama, dan memberi hasil yang lebih adil bagi masyarakat internasional.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n