Menggalangkebaikan.com – Hubungan diplomatik antara T\u00fcrkiye dan Israel kembali memasuki fase paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Pemicu utamanya adalah permintaan resmi Ankara kepada Interpol agar menerbitkan Red Notice atas nama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, langkah yang jarang dilakukan oleh negara anggota G20 terhadap kepala pemerintahan negara lain. Permintaan itu muncul di tengah eskalasi militer Israel di wilayah Suriah, khususnya setelah serangan udara yang menargetkan pangkalan militer Abu Al-Duhur di provinsi Idlib pada awal pekan ini.<\/p>\n
Kejadian di Idlib bukan sekadar insiden perbatasan biasa. Provinsi tersebut telah menjadi zona kehadiran militer T\u00fcrkiye sejak 2016, ketika Ankara mengirim pasukan untuk mendukung faksi oposisi Suriah dan mencegah ekspansi kelompok Kurdi yang dianggap Ankara sebagai ancaman eksistensial. Pangkalan-pangkalan T\u00fcrkiye di Idlib, termasuk Abu Al-Duhur, berfungsi sebagai titik kendali operasi dan logistik bagi ribuan personel militer Ankara. Serangan Israel ke fasilitas tersebut, oleh karena itu, dipersepsikan di Ankara bukan sebagai tindakan terhadap target Suriah semata, melainkan sebagai provokasi langsung terhadap kedaulatan dan keamanan T\u00fcrkiye.<\/p>\n
Red Notice adalah instrumen Interpol yang meminta seluruh negara anggota untuk mengidentifikasi dan menahan sementara seseorang yang menjadi subjek pencarian, biasanya dalam rangka ekstradisi atau proses hukum. Penerbitan Red Notice terhadap seorang perdana menteri yang sedang menjabat merupakan langkah luar biasa. Dalam praktik, Interpol sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa Red Notice tidak boleh digunakan untuk tujuan politik, dan banyak negara anggota yang enggan menegakkan notifikasi semacam itu terhadap kepala negara aktif.<\/p>\n
Terlepas dari apakah Red Notice tersebut benar-benar akan diterbitkan atau tidak, permintaan Ankara sendiri sudah mengirimkan pesan diplomatik yang sangat keras. Ia menandakan bahwa pemerintah T\u00fcrkiye tidak lagi memperlakukan Netanyahu sebagai mitra yang layak untuk dialog bilateral, melainkan sebagai pihak yang perlu dikejar melalui mekanisme hukum internasional. Langkah ini menempatkan kedua negara pada posisi yang sangat sulit untuk melakukan normalisasi hubungan dalam waktu dekat.<\/p>\n
Konflik antara T\u00fcrkiye dan Israel bukan fenomena baru. Hubungan kedua negara pernah mencapai titik terendah pada tahun 2010 setelah pasukan Israel menyerbu armada bantuan kemanusiaan Gaza dan menewaskan sembilan warga negara T\u00fcrkiye. Sejak itu, Ankara secara konsisten mengambil posisi kritis terhadap kebijakan Tel Aviv, baik dalam forum PBB maupun dalam kebijakan perdagangan bilateral. Volume perdagangan kedua negara sempat turun drastis, dan hubungan diplomatik baru mulai mencair secara terbatas pada tahun 2021 setelah gempa bumi di Suriah membuka ruang kerja sama kemanusiaan singkat.<\/p>\n
Perang di Suriah yang telah berlangsung lebih dari satu dekade membuat kedua negara kini berbagi perbatasan dengan negara yang sama, sehingga setiap pergerakan militer Israel di wilayah perbatasan Suriah berpotensi menyentuh zona kepentingan T\u00fcrkiye. Idlib, yang berjarak sekitar 60 kilometer dari perbatasan T\u00fcrkiye, menjadi titik rawan utama. Setiap serangan udara Israel di kawasan tersebut berpotensi mengenai personel atau fasilitas sekutu Ankara, dan itulah yang terjadi pada insiden Abu Al-Duhur.<\/p>\n
Eskalasi ini terjadi di tengah lanskap keamanan Timur Tengah yang sudah sangat rapuh. Israel terus melancarkan operasi udara di Suriah untuk menghambat pergerakan pasukan Iran dan milisi sekutunya, sementara T\u00fcrkiye berupaya mempertahankan pengaruhnya di Idlib sebagai bagian dari strategi keamanan nasionalnya. Bertemunya dua logika militer ini di wilayah yang sama menciptakan risiko miscalculation yang tinggi.<\/p>\n
Bagi pembaca yang mengikuti dinamika kawasan, poin penting dari perkembangan ini adalah bahwa Ankara kini memilih jalur hukum internasional\u2014melalui Interpol\u2014sebagai instrumen tekanan, bukan hanya retorika diplomatik. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah T\u00fcrkiye memandang insiden di Idlib sebagai pelanggaran yang melampaui batas toleransi diplomatik biasa. Selama kedua negara tidak menemukan mekanisme de-eskalasi yang kredibel, setiap serangan berikutnya di perbatasan Suriah berisiko memicu respons yang jauh lebih besar dari sekadar pernyataan kecaman.<\/p>\n
Situasi ini juga akan diawasi ketat oleh sekutu NATO kedua negara. T\u00fcrkiye dan Israel sama-sama anggota aliansi, dan ketegangan bilateral yang berkepanjangan dapat menciptakan friksi internal di dalam struktur komando NATO, terutama dalam konteks operasi di kawasan Timur Tengah. Bagaimana Ankara dan Tel Aviv mengelola krisis ini dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi indikator penting bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan.<\/p>\nRelated Reading<\/h2>\n