Puspoll: Pemerintah responsif terhadap aspirasi publik terkait MBG

Evaluasi MBG: Respons Positif Pemerintah Atas Aspirasi Warga

Puspoll – Jakarta mencatat perkembangan menarik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan penilaian Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia, Chamad Hojin, pemerintah menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap berbagai masukan serta dinamika yang muncul di tengah masyarakat. Hal ini menjadi indikator positif bagi keberlanjutan program nasional tersebut.

Langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Dengan memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap perbaikan program. Fokus evaluasi mencakup validitas data penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, serta mekanisme distribusi yang lebih efektif.

Temuan Survei Nasional Puspoll Indonesia

Hasil Survei Nasional Puspoll Indonesia yang dilaksanakan pada periode 18 hingga 26 Mei 2026 mengungkap gambaran menarik tentang persepsi publik. Meskipun dukungan masyarakat terhadap MBG masih berada di tingkat mayoritas, terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Angka dukungan turun dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026.

Selain itu, survei juga mencatat bahwa 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Dalam pengujian terhadap berbagai program prioritas pemerintah, MBG masuk ke dalam kelompok program yang dinilai masyarakat perlu mendapatkan pembenahan dalam implementasinya.

“Program sebesar MBG memang tidak mungkin langsung sempurna sejak awal. Yang paling penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan dan segera melakukan perbaikan ketika ditemukan berbagai persoalan di lapangan,” kata Chamad Hojin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Membedakan Tujuan dan Implementasi

Menurut Hojin, penurunan angka dukungan tersebut bukan berarti masyarakat menolak tujuan program MBG. Sebaliknya, penurunan lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap cara pelaksanaan program di lapangan. Masyarakat mampu membedakan antara tujuan program dengan implementasinya secara jelas.

Warga mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, namun pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran. Beberapa aspek yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat meliputi ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Masyarakat membedakan antara tujuan program dengan implementasinya. Mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Evaluasi sebagai Momentum Perbaikan

Langkah Presiden melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat maupun skema pelaksanaan program merupakan respons yang tepat terhadap aspirasi masyarakat. Hojin menilai pemerintah justru menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Ketika publik memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk hasil survei, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi. Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat.

Puspoll Indonesia menilai evaluasi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pembaruan data administrasi semata. Evaluasi perlu menjadi momentum untuk memperkuat keseluruhan tata kelola Program MBG. Proses evaluasi perlu mencakup audit terhadap rantai pengadaan, standar keamanan pangan, mekanisme distribusi, sistem pengawasan, keterbukaan informasi kepada publik, hingga pengukuran dampak program terhadap perbaikan status gizi anak.

“Pemerintah justru menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Ketika publik memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk hasil survei, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi. Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat,” kata Hojin.

Keberhasilan Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah dapur yang dibangun. Program ini juga harus dinilai dari sejauh mana mampu meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan. Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi.

“Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi. Kami melihat langkah Presiden ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kredibilitas sekaligus keberlanjutan Program MBG,” tutur Hojin.