New Policy: Sekda Temanggung: Dana cair Senin sore, 22 SPPG kembali beroperasi

Sekda Temanggung: Pelayanan Gizi Kembali Normal Setelah Dana Tersebar

Temanggung, Selasa

New Policy – Dalam upaya memastikan kelancaran program pemberdayaan masyarakat, Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Tri Winarno, menyampaikan bahwa kegiatan operasional 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat terhambat telah membaik. Menurut informasi yang disampaikan oleh Tri, penghentian sementara tersebut terjadi akibat kendala dalam alokasi dana operasional. Setelah dana berhasil dicairkan pada Senin sore, 22 SPPG kembali berjalan seperti biasa, mulai dari Rabu (10/6) mendatang.

“Koordinasi dengan pihak wilayah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa 22 SPPG memang menghentikan kegiatan karena menunggu proses pencairan dana. Alhamdulillah, hari ini dana tersebut telah tersalurkan,” kata Tri.

Pengelolaan program makan bergizi ini sangat bergantung pada dana yang diberikan, sehingga ketika alur dana terganggu, SPPG terpaksa berhenti sementara. Tri menjelaskan bahwa setelah dana diterima, para pengelola perlu waktu untuk mengatur kembali persiapan produksi makanan, termasuk memastikan bahan baku tersedia dan alat-alat operasional dalam kondisi baik. “Meski dana sudah cair Senin sore, distribusi makanan belum bisa langsung berjalan karena perlu persiapan yang memadai,” tambahnya.

Menurut Sekda, proses persiapan memakan waktu sekitar 24 jam. Ini menyebabkan beberapa SPPG belum dapat beroperasi pada hari berikutnya. Meski demikian, Tri optimis kegiatan akan kembali normal mulai besok pagi. “Dengan dukungan dana yang tersedia, kami yakin distribusi dapat dilakukan sesegera mungkin,” ujarnya.

Kendala Teknis dan Verifikasi

Berdasarkan data terbaru, total 78 SPPG telah menerima pembaruan status operasional. Namun, dari 112 pengajuan yang masuk, masih ada sebagian yang menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Tri menegaskan bahwa Pemkab Temanggung sedang berupaya mempercepat pengajuan tersebut agar semua SPPG dapat aktif kembali secepat mungkin.

Kendala yang dihadapi selama ini terutama berkaitan dengan koordinasi antarinstansi dan kejelasan data. Sejumlah SPPG mengalami hambatan karena dokumen persyaratan belum lengkap atau proses pemeriksaan membutuhkan waktu tambahan. Tri menyoroti pentingnya kecepatan dalam proses ini agar program pemberdayaan masyarakat tidak terganggu lebih lama.

SPPG merupakan bagian penting dari upaya pengentasan masalah gizi di Kabupaten Temanggung. Program ini dirancang untuk memberikan pangan bergizi secara rutin kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Setelah dana operasional kembali tersalur, Tri berharap semua SPPG dapat kembali aktif dan melayani masyarakat secara optimal.

Langkah Pemkab Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengambil langkah-langkah khusus untuk memperbaiki situasi. Selain mencairkan dana operasional, mereka juga melakukan audit internal terhadap sistem distribusi dan koordinasi antarunit. Tri menyebutkan bahwa revisi sistem ini bertujuan menghindari penghentian sementara di masa depan.

Dalam pernyataannya, Tri juga meminta dukungan dari masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program. “Kami berharap masyarakat dapat memahami proses yang sedang berlangsung dan tetap bersabar hingga semua layanan kembali normal,” tuturnya. Menurutnya, kelancaran operasional SPPG sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang akses ke layanan gizi lainnya.

Selain itu, Pemkab Temanggung berencana meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana operasional. Tri menjelaskan bahwa audit akan dilakukan secara berkala untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan transparan. “Dengan demikian, kami yakin keberlanjutan program akan terjamin,” pungkasnya.

Kembali ke situasi normal, Tri menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi baru untuk menekan waktu pencairan dana. Ia menambahkan bahwa proses verifikasi akan dipercepat melalui penggunaan teknologi digital, seperti sistem online yang memudahkan pengiriman data. “Ini menjadi solusi untuk mengatasi keterlambatan yang sering terjadi,” jelasnya.

Tri juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga konsistensi program. “Koordinasi yang baik antara dinas kesehatan, dinas sosial, dan unit SPPG akan mempercepat proses distribusi dan meminimalkan hambatan,” katanya. Dengan adanya langkah-langkah ini, ia yakin kelancaran program pemberdayaan masyarakat akan tercapai dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, Tri menyatakan bahwa keberhasilan program SPPG menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. “Setelah dana kembali cair, kami berharap semua kegiatan bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya. Dengan harapan tersebut, Pemkab Temanggung terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memastikan program ini berkelanjutan.