Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Teka-Teki Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Pasca-Pertempuran Iran
JAKARTA, KOMPAS.com – Pertarungan antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, yang mengakibatkan kematian Ayatollah Ali Khamenei, memicu ulang diskusi di Indonesia mengenai peran negara ini dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional yang dipelopori AS untuk menenangkan ketegangan di Timur Tengah. Beberapa kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, mulai mengkritik keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia bahkan menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang status keanggotaan Indonesia di BoP.
BoP: Tugas untuk Menjaga Ketenangan dan Stabilisasi
BoP memiliki tujuan utama mendorong gencatan senjata, memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan pemulihan dan kestabilan wilayah Gaza setelah konflik melalui kehadiran pasukan internasional. Namun, serangan terhadap Iran menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas forum ini, terutama karena AS dan Israel, dua pihak yang terlibat langsung dalam aksi militer, juga menjadi anggota BoP. Meski demikian, pemerintah Indonesia belum memutuskan secara resmi terkait posisinya di BoP.
“Pembicaraan mengenai BoP ditunda sementara, fokus pemerintah kini bergeser ke eskalasi konflik Iran,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sugiono menambahkan, Indonesia masih berkomunikasi dengan kedua belah pihak, yaitu AS dan Iran, sambil menunggu perkembangan situasi dalam beberapa hari ke depan. Dalam konteks ini, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Prabowo sedang mengevaluasi kembali keterlibatan Indonesia dalam BoP. Menurutnya, pertumbuhan konflik terbaru mengurangi kemungkinan keberhasilan forum tersebut.
“Dengan perang di Iran, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun,” ujar Hassan. “Presiden mengatakan kita akan menilai apakah BoP masih bisa menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar.”
Geopolitik dan Pertimbangan Pemerintah
Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, memperkirakan sikap pemerintah Indonesia yang hati-hati berdasarkan pertimbangan geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. Menurut Lina, kepentingan diplomatik dan perdagangan yang sedang berlangsung membuat Indonesia mempertahankan keanggotaannya di BoP.
“Ada kemungkinan pemerintah khawatir jika tidak menerima tawaran bergabung di BoP, kita akan mendapat tekanan dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat,” jelas Lina.
Ia menekankan bahwa Indonesia ingin menghindari kemarahan Trump, tetapi pertimbangan tersebut kini tidak lagi menjadi penghalang utama. Pasalnya, kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi alasan utama kekhawatiran tersebut kini sedang dipertanyakan setelah AS sendiri membatalkan beberapa keputusan sebelumnya. Lina juga menyoroti minimnya respons resmi Indonesia terhadap serangan yang mengguncang Iran.
Keterlibatan Indonesia: Tidak Menjamin Pengaruh Diplomatik
Dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, mengungkapkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak secara langsung memengaruhi dinamika konflik di Timur Tengah. Menurutnya, negara-negara lain seperti Turki dan Qatar, yang lebih dekat secara geopolitik, justru memiliki dampak lebih besar.
Hadza menambahkan, “Kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi dasar kekhawatiran kini sedang dipertanyakan setelah AS membatalkan beberapa keputusan mereka sendiri.” Dengan demikian, keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam BoP masih bisa dipertahankan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang sebelumnya ditekankan, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara.