BPKP peroleh dukungan Komisi XI untuk kawal program prioritas nasional
BPKP Menerima Apresiasi dari Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja Laporan Keuangan 2025
Menggalangkebaikan.com – Jakarta telah menjadi saksi atas pertemuan penting antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam forum Rapat Kerja yang membahas Laporan Keuangan Tahun 2025, kedua institusi ini sepakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawasi program-program strategis nasional. Dukungan penuh dari anggota Komisi XI menjadi momentum berharga bagi BPKP untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan intern pemerintah.
Sebagai aparat pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPKP memegang peranan krusial dalam memastikan efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah. Melalui mekanisme pengawasan yang komprehensif, lembaga ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Capaian-capaian yang dicapai selama tahun 2025 menunjukkan konsistensi kinerja yang patut diapresiasi.
Pencapaian Luar Biasa Opini WTP Berturut-turut
Salah satu pencapaian paling membanggakan yang dipaparkan dalam rapat tersebut adalah perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Prestasi ini mencerminkan komitmen tinggi BPKP dalam menjaga integritas laporan keuangan negara. Selain itu, keberhasilan lain yang tidak kalah penting adalah perolehan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO terkait Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing Tahun 2025.
“BPKP kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing (STAR AF) Tahun 2025 juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,”
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Senin. Pernyataan ini menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah konsisten dalam menjaga standar akuntabilitas keuangan selama hampir dua dekade terakhir.
Kontribusi Keuangan dan Aktivitas Pengawasan
Dari perspektif kinerja pengawasan, anggaran yang dialokasikan untuk BPKP pada tahun 2025 mencapai Rp2,4 triliun. Angka ini mampu menghasilkan kontribusi keuangan yang luar biasa bagi negara dan daerah sebesar Rp53,36 triliun. Realisasi anggaran sendiri mencapai 95,35 persen dari total pagu yang tersedia, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana.
Secara operasional, BPKP melaksanakan sebanyak 11.407 kegiatan assurance dan 1.415 kegiatan consulting sepanjang tahun 2025. Kegiatan-kegiatan ini mencakup berbagai aspek pengawasan mulai dari audit keuangan, evaluasi program, hingga pendampingan teknis kepada instansi pemerintah. Selain itu, lembaga ini juga menerima berbagai apresiasi atas kinerjanya, termasuk penghargaan di bidang pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, pengelolaan human capital, serta keterbukaan informasi publik.
Dukungan Penuh dari Anggota Komisi XI
Dalam sesi tanggapan, para anggota Komisi XI DPR RI secara antusias memberikan dukungan terhadap penguatan peran BPKP. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menekankan bahwa posisi strategis BPKP sebagai aparat pengawasan intern memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan efektif terhadap program prioritas nasional.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 18 tahun berturut-turut harus diiringi dengan penguatan pembinaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga risiko kebocoran anggaran dapat diminimalkan melalui sistem pengendalian yang semakin kuat.
Anggota Komisi XI dari Sulawesi Tengah, Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, juga menyampaikan bahwa pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Berbagai daerah di wilayah pemilihannya disebut berhasil memperoleh opini WTP berkat pembinaan dan pendampingan yang diberikan BPKP.
Komitmen Masa Depan BPKP
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan Komisi XI DPR RI. Ia berkomitmen untuk terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, serta BUMN dan BUMD dengan mengedepankan pendekatan pencegahan.
“Saya terima masukan dan kritik dari Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI. BPKP akan terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, serta BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan mengedepankan pendekatan pencegahan,”
Komitmen ini menunjukkan bahwa BPKP tidak hanya berfokus pada pengawasan reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi masalah sebelum terjadi. Dengan sinergi yang kuat antara BPKP dan Komisi XI DPR RI, masa depan pengawasan keuangan Indonesia terlihat lebih cerah dan terarah menuju tata kelola yang lebih baik.