New Policy: Menlu Kuba: Menlu AS bohong karena sangkal blokade minyak Kuba

Menteri Luar Negeri Kuba Tegaskan Menlu AS Berbohong terkait Blokade Minyak

New Policy – Havana, 20 Juni – Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, mengkritik kebijakan Menlu Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, yang menurutnya memperumit situasi antara kedua negara. Dalam pernyataan terbarunya di platform media sosial X, Rodriguez menyebut bahwa Rubio menyangkal adanya blokade minyak terhadap Kuba, tetapi tindakan itu bertentangan dengan pendirian Presiden AS, Donald Trump, yang jelas mendukung langkah-langkah ekonomi yang menghambat impor bahan bakar ke negeri kepulauan tersebut.

Pernyataan Menlu Kuba: Rubio Menghindari Tanggung Jawab

Menlu Kuba menekankan bahwa Rubio tidak hanya berbohong, tetapi juga melanggar konsistensi pemerintahan AS sendiri. “Ketika Menlu AS menyampaikan komentar mengenai ketidakmampuan Kuba dalam mengelola ekonomi, ia seharusnya ditanyai mengapa terus-menerus menyembunyikan fakta bahwa blokade bahan bakar tetap berlangsung,” tulis Rodriguez. Menurutnya, Rubio menggunakan pernyataan tersebut untuk menciptakan ilusi bahwa dirinya menjadi penyelamat Kuba, sementara nyatanya berupaya menutupi kebijakan yang memperparah krisis.

“Saat Menlu AS berbicara tentang inkompetensi di Kuba, dia seharusnya ditanya mengapa terus-menerus berbohong dan bertentangan dengan presiden AS serta juru bicaranya dengan menyangkal keberadaan blokade bahan bakar total yang diakui oleh Gedung Putih,” tambah Rodriguez.

Menlu Kuba menilai bahwa Rubio mencoba mempermainat narasi internasional dengan menyangkal blokade yang dianggapnya sebagai instrumen utama dalam menghambat pembangunan ekonomi Kuba. Ia mengkritik kebijakan ini sebagai upaya mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintahan AS dalam mengatasi masalah domestik, sementara merusak stabilitas perekonomian negara lain.

Eksplorasi Efek Sanctions terhadap Kuba

Rodriguez juga menyoroti dampak dari rencana pencekikan ekonomi yang dipimpin Rubio. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini menghalangi perusahaan asing untuk menyalurkan suku cadang dan teknologi ke pembangkit listrik termoelektrik di Kuba. Selain itu, langkah tersebut menurutnya membatasi kemampuan Kuba dalam memperoleh bahan bakar, terutama melalui perdagangan internasional.

Menlu Kuba menegaskan bahwa Rubio dan pemerintah AS menerapkan sanksi yang lebih luas, termasuk menargetkan CUPET—perusahaan pemerintah yang berperan krusial dalam logistik bahan bakar. “Kebijakan ini tidak hanya mempersempit akses Kuba terhadap minyak, tetapi juga mengancam keberlanjutan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di sektor pertambangan dan pariwisata,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa sanksi tersebut juga membatasi hak warga asing yang pernah mengunjungi Kuba untuk menggunakan fasilitas ESTA saat masuk ke AS.

Dalam konteks ini, Rodriguez menyoroti bahwa Rubio secara terbuka menyerukan subversi terhadap sistem konstitusional Kuba. Ia menilai bahwa Menlu AS terus-menerus mencoba membangun tekanan politik, termasuk menyuarakan ancaman intervensi militer di Kuba. Langkah-langkah ini, menurut Rodriguez, bertujuan untuk melemahkan kemerdekaan negara kepulauan tersebut secara ekonomi dan diplomatik.

Peran Blokade Minyak dalam Perang Dagang

Blokade minyak yang disebut Rodrigo menjadi bagian dari perang dagang AS-Kuba yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan adanya perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 29 Januari, AS memberlakukan tarif yang berdampak pada negara-negara yang menjual minyak ke Kuba. Hal ini menyebabkan impor minyak menjadi lebih sulit, terutama bagi Kuba yang bergantung pada bantuan energi dari luar.

Saat ini, Kuba hanya menerima satu pengiriman minyak mentah sepanjang 2026, yaitu sekitar 100.000 ton yang diangkut oleh kapal Rusia Anatoly Kolodkin. Angka ini menunjukkan betapa ketatnya blokade yang diterapkan AS, meskipun ada beberapa negara yang masih mendukung Kuba dalam mengatasi tekanan tersebut. Rodriguez menyebut bahwa situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan krisis energi yang akan terjadi jika blokade terus berlanjut.

Kritik terhadap Rencana Ekonomi AS

Menlu Kuba mengecam rencana ekonomi yang digagas oleh Rubio dan pemerintahan AS, menilai bahwa langkah ini memberikan tekanan yang berlebihan terhadap sektor kritis Kuba. Ia menyoroti bahwa sanksi terhadap perusahaan nikel, serta ancaman terhadap perusahaan asing, berpotensi mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan di negara tersebut.

Rodriguez juga menyebut bahwa kebijakan ini memberikan tekanan pada negara-negara yang menjaga hubungan kerja sama dengan Kuba, terutama di bidang kesehatan. Ia menegaskan bahwa Rubio mengambil peran aktif dalam memperluas dampak blokade, baik melalui kebijakan tarif maupun langkah-langkah terhadap perusahaan-perusahaan lokal. “Ini bukan hanya melanggar hak Kuba, tetapi juga menunjukkan niat untuk mengisolasi negara tersebut secara penuh,” ujarnya.

Dengan menyebut bahwa blokade minyak Kuba adalah bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas, Menlu Kuba berharap masyarakat internasional lebih memahami pentingnya kebijakan ini. Ia menekankan bahwa Rubio dan pemerintahan AS mempermainat fakta bahwa blokade tersebut telah menjadi bagian dari hubungan bilateral yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. “Kita perlu meninjau kembali komitmen AS untuk mendukung Kuba, terutama dalam era ketidakpastian global saat ini,” pungkas Rodriguez.

Implikasi Global dan Respon Kuba

Dalam rangka mengecam tindakan AS, Rodriguez juga menyoroti bagaimana blokade minyak berdampak pada hubungan diplomatik Kuba dengan negara-negara lain. Ia menilai bahwa kebijakan ini mengancam kepercayaan internasional terhadap AS sebagai mitra kesejahteraan. Sebaliknya, Kuba berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang tidak terlibat dalam blokade, seperti Rusia dan negara-negara berpengaruh lainnya.

Kuba menyambut positif dukungan dari Rusia, yang tetap memasok minyak mentah sejak blokade AS menjadi lebih ketat. Menlu Kuba mengapresiasi bantuan tersebut sebagai bentuk keberanian negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan ekonomi AS secara sepenuhnya. “Kita berharap lebih banyak negara bersedia berkolaborasi untuk melindungi Kuba dari tekanan ekonomi yang terus-menerus,” kata Rodriguez.

Dengan menyoroti krisis minyak