Key Strategy: Wamenko Pangan: Food estate Kalteng diperkuat manajemen risiko

2F471FA5-8403-4FD1-A7A0-1A52215A195F

Wamenko Pangan: Food Estate Kalteng Diperkuat Manajemen Risiko

Key Strategy – Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengembangan kawasan food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng). Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas program tersebut, menunjang keberhasilan swasembada pangan, serta memastikan lahan digunakan secara optimal. “Pemerintah sedang menutup celah-celah yang sebelumnya menyebabkan proyek food estate tidak mencapai hasil maksimal. Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan menggunakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang melibatkan beberapa sektor,” kata Hanif dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Perkembangan Food Estate di Kalimantan Tengah

Pengembangan food estate di Kalteng tidak hanya menjadi fokus pemerintah saat ini, tetapi juga merupakan upaya yang telah dilakukan sejak era sebelumnya. Hanif menegaskan bahwa proyek ini telah dijalankan beberapa kali, yaitu pada tahun 1995, 1999, 2020, hingga era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Semua proyek tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan, baik pada tahun 1995, 1999, 2020, maupun era pemerintahan terkini,” ujarnya.

“Pemerintah berupaya menutup berbagai celah yang menyebabkan proyek sebelumnya tidak mencapai hasil optimal. Salah satu langkahnya ialah menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor,”

Menurut Hanif, keberhasilan proyek food estate sangat bergantung pada manajemen risiko yang lebih terpadu. Proyek ini melibatkan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, serta Kejaksaan Agung. “Kolaborasi antar-sektor menjadi kunci agar program ini berjalan lebih terarah dan tidak terganggu oleh hambatan yang muncul,” tambahnya.

Strategi Pengembangan Berbasis Lahan Non-Hutan

Pemerintah juga menekankan pentingnya fokus pada lahan yang tidak termasuk dalam kawasan hutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan proyek dan menghindari konflik antara penggunaan lahan untuk pertanian dengan konservasi hutan. “Lahan di luar hutan telah melalui evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama kementerian terkait sejak 2020,” jelas Hanif.

Menurutnya, dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pertanian di Kalteng. Proyek food estate di daerah tersebut bertujuan menghasilkan komoditas utama seperti padi dan singkong. “Pemilihan komoditas harus sesuai dengan karakteristik lahan dan kondisi iklim setempat agar produksi tetap stabil,” ucap Hanif.

Penyebaran Program Swasembada Pangan

Lebih lanjut, Hanif menyoroti bahwa program food estate tidak hanya fokus pada satu wilayah, tetapi telah meluas ke empat provinsi. “Ini adalah langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan hanya di Papua Selatan, tetapi juga di berbagai daerah lain,” tuturnya.

Dalam pembagian tugas, masing-masing provinsi diberikan komoditas yang sesuai dengan keunggulan alamnya. Contohnya, di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, pemerintah menekankan pengembangan kentang, bawang putih, dan bawang merah. Sementara itu, Kalteng dikhususkan untuk produksi padi dan singkong. “Pemilihan ini bertujuan agar hasil panen dapat memenuhi kebutuhan lokal dan nasional secara seimbang,” imbuh Hanif.

Program MRPN juga diharapkan mampu mengatasi tantangan yang sering muncul dalam pengembangan food estate. Tantangan tersebut meliputi kesulitan akses ke pasar, perubahan iklim, serta masalah infrastruktur. “Dengan manajemen risiko yang lebih matang, proyek ini bisa berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujar Hanif.

Peran MRPN dalam Mendorong Keterlibatan Sektoral

Menurut Hanif, penerapan MRPN memberikan manfaat besar bagi keterlibatan berbagai sektor dalam pengembangan food estate. “Sistem ini memastikan bahwa setiap sektor, seperti pertanian, energi, dan transportasi, bekerja secara sinergis untuk mendukung kesuksesan proyek,” katanya.

Selain itu, Hanif menyoroti bahwa proyek food estate di Kalteng memperkuat visi presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan. “Nawacita Bapak Presiden mengharuskan kita membangun pertanian secara serius, terutama di kondisi seperti saat ini,” tutur Hanif.

Proyek food estate juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan nasional. Dengan melibatkan berbagai lembaga, pemerintah ingin memastikan bahwa semua aspek, seperti kebijakan, teknologi, dan keuangan, terintegrasi secara baik. “Keterlibatan MRPN akan meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan kualitas hasil produksi,” jelasnya.

Langkah Pemerintah di Era Prabowo Subianto

Menurut Hanif, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama. “Target ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh sektor, termasuk pengembangan food estate di berbagai wilayah seperti Papua, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah,” katanya.

Proyek food estate di Kalteng sekarang diharapkan mampu menjadi contoh sukses dalam peningkatan produksi pangan. “Kita perlu belajar dari proyek sebelumnya, kemudian menerapkan pengalaman tersebut dengan lebih baik,” ujar Hanif.

Dalam perjalanan sejarah, proyek food estate di Kalteng telah mengalami beberapa periode. Meski sebelumnya tidak berhasil mencapai hasil optimal, pemerintah kini memiliki strategi yang lebih matang. “MRPN adalah solusi untuk mengatasi masalah yang pernah terjadi, sehingga proyek ini bisa berjalan dengan lebih baik,” katanya.

Hanif menambahkan bahwa pengembangan food estate di Kalteng tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga pada ekonomi lokal. “Dengan mengoptimalkan lahan, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tuturnya. Ia menekankan bahwa proyek ini perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten serta komitmen dari semua pihak terkait.

Peran Bappenas dalam evaluasi lokasi food estate juga menjadi faktor penting. “Dengan data yang akurat, kita bisa memilih lahan yang paling tepat untuk proyek ini,” kata Hanif. Ia berharap kebijakan yang diterapkan saat ini mampu menciptakan