ASDP tegaskan dukung layanan perintis demi konektivitas wilayah 3TP

ASDP Komitmen Kuatkan Layanan Feri Perintis untuk Wilayah 3TP

Menggalangkebaikan.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menegaskan posisi strategisnya dalam mendukung keberlangsungan layanan penyeberangan perintis. Langkah ini diambil dengan tujuan utama menjaga konektivitas antarwilayah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Melalui inisiatif tersebut, perusahaan juga berupaya memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di tingkat nasional.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada hari Senin, Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan penguatan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan perintis hingga akhir tahun berjalan. Menurut Heru, layanan perintis memiliki peran yang jauh lebih signifikan daripada sekadar menghubungkan pulau-pulau.

“Layanan perintis bukan sekadar menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi tanggung jawab bersama,” kata Heru.

Komitmen Pemerintah dan DPR RI Diperkuat

Komitmen pemerintah dalam menjaga konektivitas masyarakat di wilayah 3TP kembali mendapat penguatan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi V DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria. Selain itu, para BUMN penyelenggara transportasi perintis juga turut hadir, termasuk ASDP.

Pertemuan multisektoral ini membahas secara mendalam mengenai keberlanjutan layanan angkutan perintis pada semester II Tahun 2026. Seiring dengan adanya keterbatasan alokasi subsidi yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun, pemerintah bergerak cepat mencari berbagai solusi strategis. Tujuannya adalah agar layanan transportasi yang menjadi tumpuan utama masyarakat di wilayah kepulauan tetap berjalan tanpa mengurangi tingkat aksesibilitas.

Usulan Skema PSO untuk Pembiayaan Berkelanjutan

Heru menuturkan bahwa pihaknya mengusulkan agar pembiayaan layanan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO). Dengan pendekatan ini, pendanaan layanan publik diharapkan memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan. Heru juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah dan DPR RI dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan penyeberangan yang andal.

“Kami mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan DPR RI dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan penyeberangan yang andal,” ujar Heru.

Heru menegaskan bahwa dukungan pemerintah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan perintis sebagai penghubung utama masyarakat di wilayah kepulauan. Ia mengaku ASDP akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan penyeberangan tetap hadir secara aman, andal, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

Layanan Perintis NTT Kembali Beroperasi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati langkah-langkah untuk memastikan keberlangsungan layanan transportasi perintis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung hingga akhir tahun. Menurutnya, layanan transportasi publik di wilayah kepulauan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen memastikan layanan perintis tetap berjalan sehingga masyarakat terus memperoleh akses transportasi yang andal. Berbagai kebutuhan yang disampaikan operator akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penyediaan solusi bagi layanan transportasi publik lainnya,” ujar Prasetyo.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keberlanjutan layanan transportasi di wilayah 3TP merupakan bagian penting dalam mendukung program prioritas Presiden. Oleh karena itu, persoalan pendanaan layanan publik perlu segera diselesaikan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas kembali beroperasinya layanan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sembari proses penyesuaian kontrak dan dukungan pemerintah diselesaikan. Ia juga mendukung perubahan skema subsidi keperintisan menjadi skema PSO agar keberlangsungan layanan publik semakin terjamin.

Sebagai tindak lanjut, layanan penyeberangan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah kembali beroperasi mulai Senin (20/7). Tiga armada telah melayani masyarakat sesuai jadwal, yakni KMP Ile Mandiri pada lintasan Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Adonara–Lewoleba–Solor–Larantuka (PP), KMP Namparnos pada lintasan Kalabahi–Pura–Teluk Gurita–Maritaing (PP), serta KMP Ile Ape pada lintasan Kewapante–Pulau Besar (PP). Sementara itu, KMP Uma Kalada yang melayani lintasan Sabu–Raijua–Waingapu (PP) untuk sementara tidak beroperasi menyusul imbauan kewaspadaan cuaca ekstrem demi menjamin keselamatan pelayaran.