Topics Covered: BNPT: Stabilitas keamanan nasional prasyarat keberhasilan pembangunan

BNPT: Stabilitas Keamanan Nasional Prasyarat Utama Pembangunan Nasional

Topics Covered – Jakarta, Antaranews – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan bahwa kondisi keamanan nasional yang stabil adalah kunci penting bagi pencapaian tujuan pembangunan. Kepala BNPT Eddy Hartono menyatakan hal ini dalam wawancara di Jakarta, Senin, sebagai bagian dari persiapan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi utama untuk mendorong kemajuan nasional, terutama di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Pernyataan Eddy Hartono

Dalam pernyataannya, Eddy menegaskan bahwa tanpa keamanan yang terjamin, upaya pembangunan akan terganggu. “Stabilitas keamanan nasional adalah aspek kunci dalam memastikan proses pembangunan berjalan lancar,” ujarnya. Ia menjelaskan, upaya BNPT tahun 2027 akan difokuskan pada penerapan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, yang menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Hal ini dilakukan untuk menjawab ancaman terorisme yang terus berkembang dan menyebar lintas batas.

“Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan Indonesia pada masa mendatang,” tuturnya.

Eddy mengatakan bahwa penguatan keamanan nasional tidak hanya berupa penindakan terhadap kelompok radikal, tetapi juga melibatkan tindakan pencegahan. “Dengan menerapkan RAN PE, kita bisa membangun ketahanan masyarakat yang lebih kuat dan mencegah radikalisme sejak awal,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang dinamis.

Implementasi RAN PE

Pelaksanaan RAN PE pada 2027, kata Eddy, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi paham ekstremisme. Ini mencakup kegiatan deradikalisasi yang bertujuan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan menciptakan lingkungan sosial yang resisten terhadap radikalisme. “Koordinasi antar kementerian dan lembaga harus ditingkatkan agar upaya pencegahan bisa berjalan secara terpadu,” jelasnya.

Dalam konteks global, Eddy menegaskan bahwa terorisme modern memiliki ciri-ciri transnasional, sehingga memerlukan kerja sama dengan negara-negara lain. “Kerja sama internasional tidak hanya menghadirkan sumber daya, tetapi juga memperluas pemahaman tentang ancaman yang muncul di berbagai wilayah,” tambahnya. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendekatan holistik, yaitu dengan menggabungkan kebijakan domestik dan global untuk mencegah radikalisme.

Penjelasan Anwar Sadad

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menyampaikan dukungan terhadap strategi BNPT dalam menjaga keamanan nasional. Menurutnya, pendekatan pencegahan lebih efektif dibandingkan hanya fokus pada penindakan. “Pencegahan jauh lebih penting karena dapat mencegah masalah sebelum muncul,” ujarnya.

“Pencegahan tidak kalah penting untuk menjadi ujung tombak, karena pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan,” tuturnya.

Anwar menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam pencegahan terorisme. “Melibatkan masyarakat secara aktif bisa membangun kesadaran akan bahaya radikalisme dan menciptakan kemitraan yang kuat,” tambahnya. Ia juga menyatakan bahwa upaya BNPT selama ini sudah membuktikan efektivitasnya, tetapi perlu terus ditingkatkan agar bisa menghadapi dinamika terorisme di masa depan.

Komisi XIII DPR mengeluarkan rekomendasi dalam rapat kerja yang disepakati, di antaranya mendorong BNPT untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada program pemberdayaan masyarakat sipil. “Ini adalah langkah penting untuk membangun ketahanan dari bawah,” kata Anwar. Pemberdayaan masyarakat, menurutnya, tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang anti-ekstrem.

Koordinasi dan Sinergi

Eddy Hartono menambahkan bahwa keberhasilan RAN PE tergantung pada tingkat sinergi antar lembaga. “Program deradikalisasi dan penguatan keamanan harus diintegrasikan dalam kebijakan sektoral,” katanya. Ini berarti, seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus terlibat dalam upaya pencegahan terorisme.

Dalam bidang kebijakan internasional, BNPT berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi global. “Dengan pendekatan yang lebih terbuka, kita bisa mengakses informasi terkini dan menghindari penyebaran paham ekstremisme yang berpotensi merusak stabilitas nasional,” ujar Eddy. Ia juga menyinggung pentingnya pendidikan anti-terorisme di kalangan generasi muda sebagai bagian dari pencegahan jangka panjang.

Secara keseluruhan, BNPT menggarisbawahi bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Dengan menerapkan RAN PE secara komprehensif, BNPT diharapkan bisa mengurangi risiko ancaman ekstremisme dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. “Ini adalah upaya bersama untuk memastikan Indonesia tetap menjadi negara yang maju dan damai,” pungkasnya.

Perspektif Global

Di sisi lain, ancaman terorisme tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi juga memengaruhi seluruh penjuru dunia. Eddy menyoroti bahwa terorisme modern sering kali berakar pada masalah sosial dan ekonomi, yang bisa menjadi titik lemah dalam masyarakat. “Kita harus memahami bahwa terorisme berkembang karena adanya ketidakseimbangan, sehingga penanganannya juga perlu mengintegrasikan aspek sosial,” katanya.

Kerja sama internasional dalam bidang intelijen dan operasional penanggulangan terorisme juga menjadi prioritas. Eddy menegaskan bahwa pemahaman global tentang fenomena ini harus diperkuat untuk menciptakan respons yang cepat dan tepat. “Dengan sinergi antar negara, kita bisa meredam ancaman yang muncul di wilayah lain dan mencegahnya menyebar ke Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Anwar Sadad menambahkan bahwa peran masyarakat sipil dalam keamanan nasional tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah. “Pemberdayaan masyarakat sipil adalah langkah pencegahan yang menguntungkan, karena mereka adalah bagian dari sistem keamanan yang utuh,” katanya. Ini berarti, program deradikalisasi harus dirancang secara inklusif agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Dengan kombinasi kebijakan nasional dan internasional, serta peran akt