Special Plan: Gubernur Bobby siap jembatani aspirasi ojol ke anggota DPR asal Sumut

Gubernur Bobby Nasution Berkomitmen Jembatani Aspirasi Pengemudi Ojol ke DPR RI Asal Sumut

Special Plan – Kamis (tanggal tidak disebutkan), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan pengemudi ojek daring. Ia menegaskan bahwa provinsi akan menjadi perantara antara aspirasi para pengemudi ojol dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mewakili daerah pemilihan Sumut. “Kami berencana menghimpun masukan dari pengemudi ojol dan menyampaikannya langsung kepada para anggota DPR RI dapil Sumut,” jelas Bobby usai bertemu dengan organisasi Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) di Kantor Gubernur Sumut. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol yang sehari-hari berjuang menghadapi tantangan dalam bidang transportasi digital.

Regulasi Perlindungan Pekerja Ojol Ditetapkan

Sebagai bagian dari upaya menjawab tuntutan para pengemudi ojol, Pemerintah Provinsi Sumut telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan lebih kuat bagi para pengemudi ojol, termasuk menjamin kesejahteraan mereka melalui berbagai aturan. Bobby Nasution menjelaskan bahwa peraturan tersebut mencakup beberapa kebijakan penting, seperti batasan maksimal potongan biaya aplikasi yang dikenakan oleh perusahaan penyedia layanan ojol. Menurutnya, aturan ini mengurangi beban finansial para pengemudi dari 20 persen menjadi delapan persen, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

“Tuntutan ini akan kita tindaklanjuti, termasuk kami sampaikan ke DPR RI dapil Sumut,” ucap Bobby setelah menerima laporan dari Sobat.

Menurut Bobby, kebijakan ini diambil setelah pemerintah menimbang berbagai aspirasi dan kebutuhan pengemudi ojol. Ia mengakui bahwa para pengemudi masih menuntut perubahan lebih lanjut, yaitu proses pembentukan undang-undang Transportasi Online. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembentukan undang-undang memerlukan waktu dan prosedur yang lebih rumit. “Kita juga siap mempertemukan para pengemudi ojol dengan DPR RI dapil Sumut, agar mereka bisa menyampaikan langsung aspirasinya,” lanjut Bobby. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa suara para pengemudi tidak hanya didengar di tingkat provinsi, tetapi juga diteruskan ke pusat.

Program Berobat Gratis Dibuka untuk Pengemudi Ojol

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Pemprov Sumut juga meluncurkan Program Berobat Gratis yang memungkinkan masyarakat, termasuk pengemudi ojol, memanfaatkan layanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Program ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga para pengemudi dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Bobby Nasution menyebutkan bahwa lebih dari belasan ribu pengemudi ojol di Sumut telah memanfaatkan layanan kesehatan melalui program ini. “Kami percaya bahwa kesehatan merupakan aset penting yang tidak boleh terabaikan, terutama bagi para pengemudi ojol yang bekerja keras sepanjang hari,” tambahnya.

Program Berobat Gratis ini dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan dasar para pengemudi. Selain itu, Bobby menekankan bahwa pemerintah provinsi terus memantau perkembangan sektor transportasi online dan siap beradaptasi dengan kebutuhan para pengemudi. “Kami juga memperhatikan kenaikan tarif untuk layanan penumpang, jasa pengantaran barang, dan makanan, serta kehadiran undang-undang yang lebih komprehensif,” tutur Bobby dalam sesi diskusi dengan Sobat.

Aspirasi Nasional dari Para Pengemudi Ojol

Ketua Solidaritas Ojol Bersatu, Timbul Siahaan, mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dalam mendorong perlindungan bagi para pengemudi. Ia menyatakan bahwa aspirasi para pengemudi tidak hanya fokus pada regulasi lokal, tetapi juga mencakup tuntutan nasional. “Aspirasi kami mencakup kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang, dan makanan, serta kehadiran undang-undang transportasi online yang lebih jelas,” ungkap Timbul. Selain itu, organisasi tersebut juga meminta penghapusan biaya parkir untuk layanan pengantaran barang dan makanan di area perkotaan.

“Tuntutan kami secara nasional adalah kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih, serta kehadiran Undang-undang Transportasi Online,” kata Timbul.

Timbul menambahkan bahwa sejumlah manfaat tambahan telah diberikan kepada pengemudi ojol, seperti jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan para pengemudi masih belum terpenuhi secara lengkap. “Kami harap pemerintah pusat dapat mendengar suara kami, karena pengemudi ojol adalah bagian dari ekosistem transportasi yang penting bagi perekonomian,” imbuhnya. Timbul juga menyebutkan bahwa para pengemudi perlu perlindungan yang lebih baik, seperti kesejahteraan jangka panjang dan insentif yang dapat menopang hidup mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa pemerintah Sumut akan terus berupaya memenuhi harapan para pengemudi ojol. Ia menekankan bahwa aspirasi mereka menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif. “Kami akan terus berkoordinasi dengan DPR RI dapil Sumut, termasuk memastikan bahwa kebutuhan para pengemudi terakomodasi dalam kebijakan nasional,” pungkas Bobby. Selain itu, ia berharap program Berobat Gratis menjadi contoh nyata dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan pengemudi ojol. “Kami percaya bahwa keberlanjutan sektor transportasi online memerlukan kebijakan yang lebih solid dan komprehensif,” lanjutnya.

Langkah Konsisten untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pengemudi Ojol

Pemprov Sumut telah melakukan beberapa inisiatif untuk memperkuat posisi para pengemudi ojol dalam dunia kerja. Di samping Peraturan Presiden dan Program Berobat Gratis, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja yang saat ini masih bersifat sementara. Bobby Nasution menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI, untuk memastikan bahwa kebutuhan para pengemudi ojol tidak hanya diperhatikan, tetapi juga diubah menjadi kebijakan yang lebih bermakna. “Kita juga siap membangun dialog yang lebih terbuka, agar semua pihak bisa saling memahami dan bekerja sama,” ujarnya.

Timbul Siahaan menilai bahwa dukungan dari pemerintah provinsi menjadi langkah penting bagi para pengemudi ojol. Ia menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan pengemudi dan kepentingan perusahaan penyedia layanan sangat vital. “Dengan adanya koordinasi ini, kita bisa menciptakan kebijakan yang lebih adil bagi para pengemudi ojol,” katanya. Ia berharap bahwa kebijakan yang diusulkan pemerintah provinsi bisa menjadi dasar untuk reformasi lebih besar di tingkat nasional.

Kebijakan perlindungan pekerja ojol ini dianggap sebagai langkah awal dalam memperkuat ekosistem transportasi online di Indonesia. Bobby Nasution menegaskan bahwa pemerintah Sumut akan terus mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup para pengemudi. “Kami percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat, para pengemudi ojol bisa menjadi bagian dari kekuatan ekonomi yang lebih seimbang,” pungkasnya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah daerah berharap bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pengemudi ojol di Sumut.