Key Discussion: Pimpinan DPR, OJK, BEI bahas pembenahan tata kelola bursa

Pimpinan DPR, OJK, dan BEI Diskusikan Perbaikan Pengelolaan Pasar Modal

Key Discussion – Jakarta, Rabu – Pertemuan antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berlangsung di Gedung DPR pada hari ini. Momen ini menjadi kesempatan untuk meninjau kembali mekanisme pengelolaan pasar modal dan mengupas isu-isu terkait perbaikan tata kelola bursa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa diskusi tersebut berfokus pada upaya meningkatkan efisiensi dan kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan efek di Indonesia.

Dalam jumpa pers setelah pertemuan, Dasco menyampaikan bahwa pihaknya serta OJK dan BEI telah berbagi pandangan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar. Ia menekankan bahwa reformasi ini merupakan prioritas dalam mewujudkan bursa yang lebih transparan dan profesional. “Kami telah melakukan koordinasi serta diskusi yang intensif, bagaimana OJK yang baru dan direktur Bursa yang baru bisa bekerja sama memperbaiki sistem tata kelola agar lebih baik ke depannya,” ujarnya.

“Beberapa kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu, tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik,” kata Dasco. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi dan Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, yang turut didampingi oleh jajaran direksi mereka. Sementara dari pihak DPR, hadir Wakil Ketua Sari Yuliati, Saan Mustopa, serta Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun.

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi, Ketua OJK, mengatakan bahwa instansinya mengharapkan BEI, khususnya direksi baru, untuk memberikan kontribusi optimal dalam pengembangan pasar modal. “Kita harapkan dan minta mereka untuk berkomitmen memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan bursa efek Indonesia, mengedepankan tata kelola, dan melanjutkan reformasi integritas di sektor ini,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa integritas tata kelola menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat.

Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI, juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperkuat transparansi dan integritas dalam pengelolaan bursa. “Direksi BEI periode 2026–2030 akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah berlangsung, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari segi permintaan maupun penawaran,” ujarnya. Menurut Jeffrey, langkah ini bertujuan agar BEI mampu menjadi bursa kelas dunia yang kompetitif di tingkat internasional.

Langkah Strategis untuk Perkuat Ekosistem Pasar Modal

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan penyelenggara bursa. Friderica mengungkapkan bahwa OJK berperan sebagai pengawas yang menjaga standar kualitas dalam operasional bursa efek, sementara BEI bertugas menjalankan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pasar. “Kami ingin memastikan bahwa tata kelola bursa tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga bisa diakui secara internasional,” katanya.

Dasco menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPR, OJK, dan BEI dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia menyebut bahwa partisipasi legislatif sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang mendorong pertumbuhan pasar modal. “Pembenahan tata kelola bursa harus menjadi fokus utama dalam beberapa tahun mendatang, karena pasar modal menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

“Integritas tata kelola perlu dikedepankan agar bursa bisa menjadi lebih maju, semakin berkembang, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Friderica. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan dana dan informasi keuangan juga menjadi aspek yang tak boleh diabaikan. Ia menyoroti bahwa keterlibatan aktif dari direksi baru akan menjadi penentu keberhasilan reformasi ini.

Jeffrey Hendrik memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa BEI siap mengimplementasikan kebijakan yang telah sepakat. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah ini meliputi pengembangan produk pasar modal yang inovatif, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan penguatan sistem pengawasan terhadap perusahaan publik. “Kami juga berharap masyarakat investor semakin aktif dalam mengawasi keberlanjutan bursa efek,” katanya.

Menurut Dasco, hasil pertemuan ini akan menjadi dasar untuk menyusun rancangan kebijakan yang lebih komprehensif. Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang, seperti regulasi terkait penerbitan saham, pengelolaan dana reksa, dan penegakan hukum terhadap praktik tidak transparan. “Kami berharap kebijakan ini bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia,” ujarnya.

Friderica menambahkan bahwa OJK telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengawasi aktivitas pasar modal, namun masih perlu perbaikan. “Kami menekankan bahwa tata kelola yang baik adalah fondasi utama untuk menciptakan kepercayaan terhadap bursa efek,” kata dia. Ia juga mengingatkan bahwa reformasi integritas harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing dalam pasar modal global.

Sementara itu, Jeffrey Hendrik berharap bahwa keterlibatan masyarakat investor dan pemangku kepentingan lainnya akan mempercepat proses perbaikan. “Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, kami yakin reformasi ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” ujarnya. Ia menekankan bahwa BEI akan berusaha memberikan layanan terbaik kepada pelaku pasar, baik dalam aspek teknis maupun regulasi.

Harapan untuk Bursa yang Lebih Maju

Dalam diskusi, mereka sepakat bahwa tata kelola yang baik akan menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi pasar modal. Friderica mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait. “Kami berharap bahwa seluruh stakeholder bisa berperan aktif dalam menjaga kualitas bursa,” katanya.

Dasco menyoroti bahwa DPR akan terus memantau kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan ini. Ia menyebutkan bahwa legislatif akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. “Kami juga akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa perbaikan tata kelola terus berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” ujarnya.

Jeffrey Hendrik menutup pembicaraan dengan harapan bahwa kolaborasi antara DPR, OJK, dan BEI bisa menjadi contoh yang baik bagi institusi keuangan lainnya. “Dengan kerja sama yang solid, kami yakin Indonesia bisa memiliki bursa efek yang lebih modern dan terperc