Historic Moment: KLH: 350 Desa Mandiri Peduli Gambut beri manfaat ekonomi masyarakat

KLH: 350 Desa Mandiri Peduli Gambut Beri Manfaat Ekonomi Masyarakat

Historic Moment – Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 350 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang aktif di berbagai daerah di Indonesia. Proyek ini diklaim mampu memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Selain menjaga ekosistem gambut, program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga setempat. Dalam kunjungan ke Kabupaten Palalawan, Riau, Kamis lalu, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat didampingi oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Sigit Reliantoro, menekankan pentingnya upaya ini dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi.

Kunjungan Menteri Jumhur ke Palalawan juga bertujuan untuk melihat langsung progres pembangunan sekat kanal di lahan gambut. Sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), KLH/BPLH telah membangun sekat kanal yang berfungsi sebagai penghalang air untuk mencegah terjadinya kekeringan. Sigit Reliantoro menjelaskan bahwa konsep DMPG mencakup tiga aspek utama: pembasahan lahan gambut, revegetasi melalui penanaman tumbuhan, serta revitalisasi ekonomi masyarakat. “Konsep ini dirancang agar masyarakat tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga merasakan dampak positif secara ekonomi,” ujar Sigit.

“Jadi kita punya 350-an DMPG itu sudah terbukti. Konsepnya adalah pembasahan, kemudian ada kegiatan juga untuk revegetasi, menanam tumbuhan. Selain itu, juga harus ada revitalisasi ekonomi masyarakat karena untuk menjaga alam itu pasti dia harus punya manfaat ekonomi,” kata Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Sigit Reliantoro saat mengunjungi Kabupaten Palalawan, Riau.

Dalam pelaksanaannya, DMPG tidak hanya fokus pada perlindungan lingkungan tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi lokal. Sigit menyebutkan bahwa masyarakat diberikan pelatihan dan fasilitas untuk menanam berbagai komoditas, seperti nanas, serta mengembangkan usaha peternakan. “Itu contohnya ada nanas, maka kita bantu nanas, kita bantu kambing, kita bantu kolam dan sebagainya karena ini kalau misal disekat itu sebetulnya dia bisa jadi kolam ikan juga, jadi yang seperti itu,” katanya. Namun, Sigit menegaskan bahwa pihaknya tidak mengambil keputusan secara serba sendiri. “Tentu ditanya masyarakat maunya apa, enggak bisa kita langsung ‘Oh iya, tanam begini,’ tetap harus ditanya maunya apa mereka, kita desain, terus kita fasilitasi,” imbuhnya.

Menurut Jumhur, pembangunan sekat kanal adalah langkah kritis dalam mengurangi risiko karhutla. Ia menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan total 540 ribu sekat kanal agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan hingga mencapai nol. “Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu, jadi masih baru 10 persen,” katanya. Jumlah ini didasari oleh analisis bahwa lahan gambut di berbagai wilayah Indonesia memiliki risiko tinggi terbakar karena kondisi kering yang sering terjadi. Dengan sekat kanal, air dapat terus menggenangi lahan gambut, sehingga mencegah terjadinya pembakaran.

“Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal sebanyak 540 ribu, nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu, jadi masih baru 10 persen, maka tentu perlu pembiayaan, edukasi,” kata Jumhur.

Para penyelenggara program ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengerjaan. “Saat pembangunan sekat kanal, kita juga harus memperhatikan kemungkinan terganggunya masyarakat di sekitar, sehingga penghitungan anggaran dibutuhkan untuk pembangunan tersebut yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Jumhur menegaskan bahwa lahan gambut yang tidak digenangi air dan terus disinari matahari berpotensi menjadi kering dan mudah terbakar. “Fakta berbagai wilayah di tanah air sebagian besar memiliki lahan gambut tidak bisa dihindari, dan lahan gambut apabila tidak digenangi secara terus-menerus, sementara pada saat yang sama terus disinari oleh matahari, maka lahan tersebut berpotensi menjadi panas dan bisa terbakar,” katanya.

Dalam konteks ini, program DMPG dan pembangunan sekat kanal saling melengkapi. Dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan, masyarakat tidak hanya terlindungi dari dampak perubahan iklim tetapi juga diberikan peluang usaha baru. Sigit menyebutkan bahwa keberhasilan program ini ditunjukkan melalui peningkatan kualitas hidup warga yang terlibat. “Sekarang, kegiatan ini sudah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti penghasilan tambahan melalui pertanian dan peternakan,” tambahnya.

Berdasarkan data terkini, KLH/BPLH telah menyelesaikan pembangunan 50 ribu sekat kanal, yang merupakan 10 persen dari total target 540 ribu. Jumlah ini menunjukkan bahwa pembangunan masih dalam tahap awal, sehingga diperlukan dukungan keuangan dan edukasi lebih lanjut. “Selain itu, edukasi juga penting agar masyarakat memahami manfaat dari pembangunan ini, baik secara lingkungan maupun ekonomi,” jelas Sigit. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan program DMPG akan tercapai jika ada kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga setempat.

Kelompok Desa Mandiri Peduli Gambut diharapkan menjadi contoh keberhasilan pemberdayaan lingkungan dan ekonomi. Dengan menggabungkan kebijakan perlindungan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, KLH/BPLH berupaya menciptakan model pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Sigit menyoroti bahwa masyarakat yang terlibat dalam DMPG bukan hanya menjadi pengelola tetapi juga penikmat manfaat dari program tersebut. “Karena dengan menjaga lingkungan, mereka bisa meraih keuntungan ekonomi,” ujarnya.

Dalam upaya mencegah karhutla, sekat kanal juga memainkan peran penting. Selain sebagai penghalang air, alat ini membantu menjaga kelembapan tanah, sehingga mengurangi risiko kebakaran. Jumhur menyatakan bahwa keberhasilan penanaman tumbuhan dan peningkatan ekonomi akan menjadi penentu utama dalam menekan laju deforestasi. “Kita perlu melibatkan warga setempat dalam setiap tahap, agar mereka merasa memiliki dan berkomitmen untuk menjaga lahan gambut,” katanya.

Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pengelolaan lingkungan tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Dengan membangun sekat kanal dan mendukung pengembangan komoditas lokal, KLH/BPLH berharap menciptakan ekosistem yang sehat dan ekonom