New Policy: Poin-poin utama nota kesepahaman AS-Iran menuju perdamaian
Poin-poin utama nota kesepahaman AS-Iran menuju perdamaian
New Policy – Istanbul, Senin – Media Iran mengungkapkan detail draf perjanjian berisi 14 poin antara Amerika Serikat dan Iran, yang diharapkan menjadi kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan mendorong kesepakatan akhir. Kantor berita semi-resmi Mehr menyatakan bahwa dokumen tersebut meminta penghentian perang secara segera dan permanen di semua garis depan, termasuk wilayah Lebanon. Selain itu, draf ini menawarkan beberapa komitmen penting yang akan mengubah dinamika hubungan kedua pihak.
Akhir perang dan komitmen AS
Menurut laporan Mehr, draf perjanjian mengharuskan AS dan sekutunya untuk berhenti menyerang Iran serta tidak melakukan intervensi dalam urusan internal negara tersebut. Komitmen ini mencakup pengakuan terhadap kedaulatan Republik Islam dan jaminan bahwa AS tidak akan mengambil langkah tambahan untuk memperparah situasi di wilayah yang ditetapkan sebagai zona konflik. Draf juga menetapkan bahwa pasukan AS harus ditarik dari sekitar Iran, sementara tindakan penegakkan sanksi baru akan dihentikan selama periode negosiasi yang ditentukan.
“Kami telah menyelesaikan kesepakatan dan akan menandatanganinya secara resmi di Jenewa,” kata Presiden AS Donald Trump, menegaskan bahwa blokade militer AS terhadap Iran akan segera dihentikan.
Dalam konteks ini, draf menawarkan persyaratan bahwa tindakan penegakan sanksi akan disusun ulang agar tidak mengganggu kemajuan yang telah dicapai. Dengan mengakui keputusan Iran dalam mengelola Selat Hormuz, draf ini menegaskan pentingnya kerja sama dalam mengamankan jalur perdagangan kritis tersebut.
Pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade
Draf perjanjian juga memuat rencana penghapusan blokade militer AS terhadap Iran dalam waktu 30 hari. Selain itu, pengelolaan Selat Hormuz akan dibuka kembali secara penuh dalam jangka waktu yang sama, dengan Iran diberikan kebebasan untuk mengatur lalu lintas laut. Mekanisme pemantauan yang diusulkan dalam draf akan bertugas mengawasi pelaksanaan setiap komitmen, memastikan tidak ada pelanggaran dalam periode negosiasi.
Perubahan terakhir dalam draf dilaporkan oleh Kantor Berita Tasnim, yang menyebutkan adanya penyesuaian mengenai pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan Selat Hormuz. Sumber informasi menyatakan bahwa ketentuan ini menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat penyelesaian konflik, terutama mengingat pentingnya jalur ini bagi ekonomi regional.
Pencabutan sanksi dan aset beku
Draf perjanjian menetapkan penangguhan sanksi atas penjualan produk Iran seperti minyak, produk petrokimia, dan turunannya. Dengan demikian, Teheran akan memperoleh akses penuh ke proses keuangan mereka selama masa negosiasi. Selain itu, aset Iran yang dibekukan oleh AS sejumlah 24 miliar dolar AS (Rp427 triliun) akan dilepaskan secara bertahap. Setengah dari jumlah tersebut akan tersedia untuk Iran sebelum dibukanya babak perundingan akhir.
Perjanjian akhir juga akan mencakup penghapusan semua sanksi primer dan sekunder yang diterapkan Amerika Serikat, serta penghentian resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional yang terkait dengan konflik. Dengan pencabutan sanksi, Iran diharapkan dapat memulihkan stabilitas ekonomi dan mengurangi tekanan dari pihak luar.
Perundingan nuklir dan batas terakhir Iran
Draf perjanjian menetapkan masa negosiasi 60 hari, yang akan fokus pada isu-isu nuklir dan pencabutan sanksi. Dalam kaitannya, Iran menegaskan kembali komitmen berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Dalam perspektif ini, perjanjian akan menegaskan bahwa kegiatan pengayaan uranium dan pengelolaan reaktor nuklir Iran akan menjadi prioritas utama dalam pembicaraan.
“Kami akan menegaskan kembali komitmen kita terhadap NPT,” ujar Mehr, menekankan bahwa Iran bersedia berkontribusi pada perdamaian internasional dengan menegaskan posisi mereka dalam pembatasan penggunaan nuklir untuk tujuan militer.
Perjanjian akhir juga akan melibatkan rekonstruksi ekonomi Iran, yang diharapkan mampu memulihkan pertumbuhan pendapatan negara tersebut. Sementara itu, program rudal Iran dan dukungan mereka terhadap kelompok perlawanan di Lebanon akan dikecualikan dari agenda negosiasi akhir. Hal ini memungkinkan fokus perundingan pada isu-isu utama seperti keamanan nuklir dan ekonomi.
Rencana rekonstruksi dan penyelesaian resmi
Dalam bagian krusial draf, AS dan sekutunya diwajibkan mengajukan rencana rekonstruksi untuk Iran senilai minimal 300 miliar dolar AS (Rp5,318 triliun). Rencana ini akan menjadi dasar bagi penyelesaian resmi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, draf menyatakan bahwa babak perundingan akhir hanya akan dimulai setelah kondisi khusus terpenuhi, seperti pelepasan setengah dari aset beku Iran, penangguhan sanksi terhadap minyak, dan penghapusan blokade militer.
Keberhasilan rekonstruksi ekonomi Iran akan menjadi indikator utama keberhasilan perjanjian. Dengan adanya sanksi yang dihapus, negara tersebut diprediksi akan mampu meningkatkan produksi minyak dan perdagangan internasional. Draf ini juga mencakup langkah-langkah untuk memulihkan hubungan diplomatik antara AS dan Iran, termasuk penegakkan mekanisme pemantauan bersama.
Perubahan menit-menit terakhir
Dalam tahap akhir pembuatan draf, sejumlah perubahan kritis dimasukkan, seperti penyesuaian mengenai pembagian pengelolaan Selat Hormuz. Sumber yang dikutip oleh Tasnim menegaskan bahwa perubahan ini memungkinkan penyesuaian lebih lanjut terkait