Special Plan: Pemkab Bekasi sinergi pentahelix tingkatkan pendapatan

Pemkab Bekasi Sinergi Pentahelix Tingkatkan Pendapatan

Special Plan – Kabupaten Bekasi, sebuah wilayah strategis di Jawa Barat, tengah memperkuat kerja sama antar berbagai pihak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah (Pemkab) Bekasi telah menggandeng seluruh elemen pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat, dalam upaya pengawasan dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Langkah ini bertujuan menjamin transparansi, efektivitas, dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kerja Sama Super Team untuk PAD

Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengungkapkan bahwa sinergi pentahelix adalah kunci keberhasilan dalam membangun PAD. “Di Pemerintahan Kabupaten Bekasi ini tidak ada Superman, tetapi yang ingin kita bangun adalah super team,” jelasnya saat menghadiri acara di Cikarang, Minggu. Menurut dia, kerja sama ini memastikan setiap pihak berperan aktif dalam mengoptimalkan sumber daya daerah.

“Kami melibatkan seluruh unsur pentahelix agar semua elemen bisa bersama-sama menyuarakan dan menjalankan kewajiban demi kesejahteraan masyarakat,” tambah Asep.

Kabupaten Bekasi, yang dianggap sebagai episentrum industri di Asia Tenggara, memiliki potensi PAD yang besar. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan serta pengawasan dari seluruh masyarakat. “Potensi pendapatan daerah sangat tinggi, tetapi perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Potensi PAD dari Berbagai Sektor

Dalam kolaborasi ini, sejumlah sektor pajak menjadi fokus utama. Salah satu sumber pendapatan yang diprioritaskan adalah pajak air tanah, karena ribuan perusahaan di wilayah tersebut menggunakan sumber daya alam ini. Selain itu, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dinilai memiliki kontribusi signifikan. Pajak kendaraan bermotor, baik melalui skema bagi hasil maupun opsen, juga diperhatikan sebagai pilar pendapatan yang menjanjikan.

Menurut Asep, sinergi kelima unsur ini akan memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah. “Tujuannya adalah menciptakan ekosistem di mana semua pihak saling mendukung, baik melalui kewajiban maupun inisiatif,” tuturnya. Ia menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha sangat penting, karena selain sebagai wajib pajak, mereka juga berperan dalam memastikan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Penguatan Tata Kelola Pendapatan

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan bahwa sinergi pentahelix menjadi fondasi utama dalam penguatan tata kelola pendapatan daerah. “Kami yakin kerja sama ini mampu menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan transparan,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dan media juga berperan dalam memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya kontribusi pajak.

“Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan akan memastikan pengendalian pendapatan daerah berjalan optimal,” kata Iwan.

Pemkab Bekasi telah menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 tentang tim pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah. Dokumen ini ditetapkan pada 11 Mei 2026, yang menegaskan peran tiap pihak dalam pengelolaan pajak dan retribusi. “Akademisi memberikan kajian berbasis data, masyarakat terlibat dalam pengawasan sosial, media mendukung edukasi masyarakat, dan pelaku usaha menjadi mitra pemerintah,” jelasnya.

Pemkab Bekasi juga menekankan bahwa sinergi ini akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. “Dukungan dari semua elemen pentahelix sangat krusial dalam mencapai PAD yang optimal,” imbuh Iwan. Dukungan tersebut diharapkan mampu mengarahkan pendapatan daerah ke berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Realisasi Pendapatan Tahun Ini

Berdasarkan pembaruan data pendapatan daerah hingga Jumat (5/6/2026), realisasi pajak daerah Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,257 triliun dari target tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun. Dari total ini, pajak BPHTB masih menjadi primadona dengan realisasi Rp363,18 miliar. Sementara itu, PBB baru menyumbang Rp242,71 miliar karena masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Sektor pajak kendaraan bermotor juga menunjukkan progres. Realisasi dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai Rp156,6 miliar, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencatatkan Rp102,63 miliar. Pendapatan dari sektor pajak reklame, air tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta sarang burung walet juga turut memberikan kontribusi, meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan sektor utama.

Menurut data terkini, sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi Rp372,55 miliar. Dari jumlah ini, pendapatan dari PBJT tenaga listrik mencapai Rp216,15 miliar, diikuti oleh pendapatan dari makanan dan minuman sebesar Rp124,1 miliar. Sejumlah sektor lain seperti pajak air tanah dan PBJT tenaga listrik terus diupayakan untuk meningkatkan realisasi sesuai target.