RI dukung Deklarasi Kemajuan PBB demi migrasi aman dan teratur

RI dukung Deklarasi Kemajuan PBB demi migrasi aman dan teratur

RI dukung Deklarasi Kemajuan PBB demi – Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung Deklarasi Kemajuan yang diumumkan oleh Forum Tinjauan Migrasi Internasional PBB 2026 di New York. Sidang tersebut berlangsung pada 4 hingga 8 Mei, dengan puncaknya dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota PBB. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, Direktur Jenderal Pelindungan di Kementerian Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Rinardi, menyatakan bahwa Indonesia sangat antusias terhadap dokumentasi ini sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran. Ia menekankan bahwa hak dan martabat para pekerja migran harus menjadi pusat dari tata kelola migrasi global.

Deklarasi Kemajuan, atau Progress Declaration, merupakan hasil kesepakatan yang diambil oleh PBB untuk mengarahkan kerja sama internasional dalam memastikan migrasi yang aman, tertib, dan teratur. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pengelolaan migrasi selama periode 2026 hingga 2030. Rinardi menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki keberatan terhadap dokumen ini dan sepenuhnya mendukung pelaksanaannya.

“Komitmen Indonesia terhadap Progress Declaration memperkuat upaya bersama dalam melindungi pekerja migran di seluruh dunia,” kata Rinardi saat menghadiri Sidang Pleno IMRF 2026 di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/5).

Menurut Rinardi, tiga poin utama menjadi fokus dalam Explanation of Vote (EoV) yang disampaikan setelah adopsi Deklarasi Kemajuan secara konsensus. Pertama, seluruh negara anggota PBB memberikan dukungan penuh terhadap dokumen ini, tanpa ada pengecualian. Kedua, mereka mengakui bahwa setiap negara memiliki realitas migrasi yang berbeda, sehingga perlu pendekatan yang saling menghormati dan setara. Ketiga, pentingnya menjaga semangat kerja sama antar negara asal, transit, dan tujuan migrasi ditekankan dalam deklarasi tersebut.

“Perbedaan realitas migrasi antarnegara justru memperkuat urgensi dialog dan kerja sama yang setara dalam tata kelola migrasi global,” jelas Rinaldi.

Menurut Rinardi, kolaborasi dan kemitraan nyata antara negara-negara yang terlibat dalam migrasi menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan pekerja migran berjalan efektif. Ia menambahkan bahwa tanpa kerja sama yang solid, upaya membangun sistem migrasi yang lebih baik akan sulit tercapai. “Kerja sama antara negara asal, transit, dan tujuan harus terus diperkuat, karena migrasi hanya dapat dikelola secara efektif melalui kolaborasi yang jujur dan saling menguntungkan,” katanya.

Deklarasi Kemajuan yang diterima PBB memiliki dampak besar terhadap peningkatan perlindungan bagi sekitar lima juta pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di berbagai negara. Rinardi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus berupaya memastikan deklarasi ini diimplementasikan secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pelindungan PMI bergantung pada komitmen bersama dan pengelolaan yang terpadu.

Sebagai bagian dari upaya ini, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Rinardi turut diwakili oleh sejumlah pejabat penting. Termasuk dalam rombongan tersebut adalah Staf Khusus Menteri Luar Negeri (Menlu), Tri Haryati, Deputi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Leontinus Alpha, serta Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indah Nuria Savitri. Mereka menghadiri acara tersebut dengan tujuan memastikan Indonesia menjadi bagian aktif dari persyaratan internasional yang mendukung keberlanjutan migrasi.

Deklarasi Kemajuan menggarisbawahi pentingnya peningkatan kerja sama antar negara dalam menghadapi tantangan migrasi global. Hal ini mencakup pengelolaan krisis, pengembangan kebijakan yang inklusif, serta pengamanan hak pekerja migran. Migrasi yang aman dan teratur dianggap sebagai prioritas utama dalam upaya meminimalkan risiko terhadap pekerja migran, termasuk perlindungan terhadap hak mereka di tempat tujuan.

Rinardi menambahkan bahwa deklarasi ini juga memberikan bingkai baru bagi pendekatan kolaboratif dalam menghadapi isu-isu migrasi. Dengan memperkuat komitmen bersama, negara-negara dapat menyelaraskan kebijakan migrasi secara lebih efektif. “Deklarasi Kemajuan memperkuat kerangka kerja yang dapat membantu pengelolaan migrasi secara global,” ujarnya.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah pekerja migran terbesar di dunia, menganggap pendekatan ini sangat relevan. Negara ini juga mengakui bahwa keberhasilan deklarasi tersebut bergantung pada penerapan yang konsisten oleh semua pihak terlibat. Hal ini termasuk komitmen pemerintah untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih manusiawi, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di berbagai sektor.

Dalam konteks global, Deklarasi Kemajuan PBB 2026 diharapkan mendorong pengembangan kerja sama internasional yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja migran serta mengurangi kesenjangan yang terjadi antar negara. P2MI, lembaga yang memimpin upaya pelindungan PMI, memperkuat bahwa pelaksanaan deklarasi ini akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas migrasi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga nirlaba, perusahaan, dan organisasi lokal, dalam memastikan perlindungan PMI. Keberhasilan deklarasi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra kunci dalam pembangunan sistem migrasi yang adil dan berkelanjutan. “Deklarasi Kemajuan menjadi panduan yang jelas untuk menciptakan lingkungan migrasi yang lebih sehat,” lanjut Rinardi.

Menurut analisis, Deklarasi Kemajuan PBB memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma pengelolaan migrasi. Dengan mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, negara-negara dapat mencegah penyalahgunaan tenaga kerja migran, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di tempat tujuan. Selain itu, deklarasi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya dalam negosiasi internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan bahwa deklarasi ini harus diimplementasikan secara optimal. Upaya ini memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. “Komitmen kita terhadap deklarasi ini akan menjadi dasar untuk pembangunan migrasi yang lebih baik,” kata Rinardi dalam kesempatan tersebut.