Key Strategy: Bamsoet dorong penguatan ideologi di tubuh Polri cegah radikalisme
Key Strategy: Bamsoet Tingkatkan Ideologi Polri untuk Cegah Radikalisme
Key Strategy – Dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengemukakan Key Strategy yang menekankan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh lapisan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pernyataan ini disampaikannya selama sidang promosi doktor di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, pada Rabu, 27 April 2023. Bamsoet menjelaskan bahwa Polri, sebagai institusi penegak hukum, memegang peran vital dalam menjaga stabilitas nasional, sehingga penguatan ideologi menjadi bagian dari Key Strategy untuk mengurangi risiko ancaman dari dalam.
Kemungkinan Ancaman Radikalisme dalam Tubuh Polri
“Jika aparat kepolisian justru terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan prinsip dasar negara, maka mereka bisa menjadi sumber perpecahan dan kerusakan sosial,” tegas Bamsoet.
Menurutnya, kasus-kasus seperti Brigadir Syahputra (2015) dan Bripda Nesti Ode Sami (2019) menunjukkan bahwa radikalisme bisa menyusup ke struktur organisasi. Dua kasus ini terkait dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah, yang memperlihatkan kelemahan sistem pencegahan di tingkat akar rumput.
Analisis Data: Radikalisme Nyata di Internal Polri
Bamsoet mengungkapkan hasil riset yang menunjukkan 4 persen personel TNI/Polri terpapar ideologi radikal pada 2019. Survei Alvara Research Center juga mencatat sekitar 23.000 dari 400 ribu anggota Polri memiliki kecenderungan serupa. Angka ini menggarisbawahi bahwa Key Strategy penguatan ideologi tidak hanya teoretis, tetapi perlu dijalankan secara konkret untuk mencegah tumbuhnya radikalisme di tubuh Polri.
Pendekatan Key Strategy dalam Pengawasan Internal
Pada sidang tersebut, Bamsoet menyoroti bahwa pendekatan penanganan radikalisme di Polri masih bersifat reaktif. Banyak langkah dilakukan setelah kejadian, bukan sejak awal. Ia menekankan perlunya Key Strategy yang lebih proaktif, seperti pengawasan berbasis perilaku dan analisis kecenderungan ideologis. Teknologi digital, seperti pemantauan pola komunikasi, dianggap sebagai bagian integral dari Key Strategy ini.
Dalam diskusi, Bamsoet menekankan bahwa pengawasan internal harus dilakukan secara terus-menerus. “Membangun imunitas ideologis adalah investasi jangka panjang untuk menjaga konsistensi Polri sebagai pelindung negara,” tambahnya. Ia juga mengusulkan kolaborasi lebih intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta akademisi, agar Key Strategy penguatan ideologi bisa dijalankan secara lebih efektif.
Implementasi Key Strategy: Pendidikan Berkelanjutan dan Teknologi
Bamsoet menegaskan bahwa penguatan ideologi harus dimulai dari pendidikan yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa nilai Pancasila harus ditanamkan secara mendalam, tidak hanya saat perekrutan awal. “Key Strategy ini membutuhkan konsistensi dalam pendidikan dan pembinaan personel,” jelasnya. Selain itu, teknologi digital dirancang sebagai alat pendeteksi dini radikalisme, yang menurutnya lebih efektif daripada pendekatan tradisional.
Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, Bamsoet berharap Key Strategy penguatan ideologi bisa menjadi fondasi utama untuk menjaga integritas Polri. Ia menilai bahwa keberhasilan pencegahan radikalisme tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada keberpartisipasian masyarakat sipil dalam memantau dan mendukung upaya tersebut. “Polri harus menjadi institusi yang tidak hanya mengamankan wilayah, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai nasional,” pungkasnya.