Agenda Utama: NasDem: Yang ditawarkan Surya Paloh “political bloc”, bukan merger

NasDem: Surya Paloh Tawarkan “Political Bloc”, Bukan Merger

Jakarta – Willy Aditya, ketua DPP Partai NasDem, menanggapi isu mengenai kemungkinan merger partai dengan mengungkapkan bahwa Surya Paloh, ketua umum NasDem, justru menawarkan konsep “political bloc”. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

“Apa yang ditawarkan Pak Surya Paloh adalah political bloc, bukan merger,” ujarnya.

Dalam menjelaskan, Willy menyebut bahwa blok politik merupakan bagian dari strategi rekayasa politik yang bertujuan mengatasi kecenderungan hubungan partai politik yang cenderung transaksional. “Kan selama ini transaksional banget, ya. Nah, kita butuh blok politik yang solid dari atas hingga bawah,” tambahnya.

Ia mengkritik penggunaan istilah “merger” yang dinilainya kurang tepat dalam konteks politik. Menurut Willy, istilah itu sering kali menyembunyikan kesan terburu-buru, sementara gagasan Surya Paloh lebih reflektif dan bertujuan menciptakan kerangka yang lebih stabil.

Dalam konteks sejarah, Willy mengakui bahwa Indonesia pernah memiliki tradisi penggabungan partai berdasarkan keputusan negara. “Kita pernah fusi, tapi itu didorong dari atas oleh kekuasaan,” katanya. Contohnya, PPP dibentuk dari partai Islam, sementara PDI terbentuk dari partai nasionalis.

Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa Golkar dan Front Nasional adalah bentuk political bloc yang telah ada sebelumnya. “Golkar itu political bloc, ya. Dulu Undang-Undang partai politik dan golongan karya menciptakan dua blok politik: satu bernama Nasakom, satu lagi golongan karya,” tuturnya.

Sementara itu, saat ditanya tentang pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra, Willy menilainya sebagai hal yang wajar. “Wajar saja dua sahabat bertemu. Kami diskusi selama enam jam ketika Pak Prabowo pertama kali datang ke Gondangdia,” katanya.

Ia menambahkan bahwa diskusi antara keduanya tidak terbatas pada hubungan sekretariat atau koalisi. “Di dalam pemerintahan, koalisi itu dikenal dalam sistem parlementer, bukan presidensial,” pungkas Willy.