Strategi Penting: Ruang kerja tanpa dinding

Perubahan Budaya Kerja di Surabaya

Pagi hari di Kota Surabaya menunjukkan nuansa yang berbeda dari biasanya. Meja kerja banyak yang kosong, cahaya di ruangan lebih redup, dan arus kendaraan ke pusat pemerintahan tampak lebih ringan. Ketenangan ini bukan indikasi libur, melainkan pertanda transisi cara kerja aparatur sipil negara (ASN). Perubahan terjadi di balik layar ponsel, di mana aktivitas mereka berlangsung dengan pola baru, lebih tenang, tetapi tetap terpantau secara real time.

Sistem Pengawasan Digital

Penerapan kerja dari rumah (WFH) di Surabaya dimulai dengan kebijakan yang ketat. ASN wajib melakukan absensi tiga kali sehari, yaitu pada pukul 07.30, 12.00, dan 16.30 WIB. Setiap ketidakhadiran di waktu tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Aplikasi “Kantorku” menjadi sarana utama, tidak hanya memantau kehadiran tetapi juga lokasi pegawai secara langsung. Langkah ini mencerminkan transformasi budaya kerja yang lebih mengutamakan disiplin berbasis teknologi.

Tantangan dalam Fleksibilitas

Upaya menggeser fokus dari kehadiran ke output tetap menghadapi pertanyaan kritis. Apakah kehadiran digital selalu mencerminkan produktivitas? Meski sistem memungkinkan jejak aktivitas, absensi tiga kali sehari mungkin belum memadai untuk menilai kualitas pekerjaan. Di tingkat global, banyak negara mulai menilai kinerja berdasarkan hasil, bukan durasi waktu bekerja.

Effisiensi dan Lingkungan

Kebijakan ini juga mendorong efisiensi lingkungan. Pengurangan penggunaan listrik di kantor, pembatasan kendaraan bahan bakar fosil, serta mendorong transportasi umum atau listrik menjadi bagian dari strategi. Di kota besar dengan tekanan lingkungan tinggi, langkah ini layak diapresiasi. Namun, efisiensi di tingkat institusi tidak selalu berbanding lurus dengan efisiensi individu. ASN kini menghadapi beban operasional tambahan, seperti biaya internet dan ruang kerja pribadi.

Keseimbangan Kinerja dan Kehadiran

Kombinasi WFH dan WFO menggarisbawahi bahwa fleksibilitas bukanlah keharusan seragam. Beberapa dinas strategis tetap mempertahankan kehadiran fisik, sementara yang lain beralih ke sistem daring. Tantangan utama adalah memastikan distribusi tugas tidak menciptakan ketimpangan beban antar pegawai. Selain itu, kerja bakti mingguan tetap dijalankan, menggabungkan interaksi langsung dengan masyarakat dan pelaporan detail. Namun, ritme kerja yang padat bisa berpotensi menimbulkan kelelahan baru jika tidak diatur dengan baik.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kehadiran digital identik dengan produktivitas? Absensi tiga kali sehari memastikan keberadaan, tetapi belum tentu mencerminkan kualitas pekerjaan.