Kebijakan Baru: Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU

Menteri Dody Sebut WFH ASN Tidak Diterapkan di Kementerian PU

Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kebijakan kerja di rumah (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dijalankan di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan oleh sifat tugas yang membutuhkan kehadiran langsung di lapangan.

Kemitraan dalam Tangani Bencana

Kementerian PU, menurut Dody, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan penting dalam penanggulangan bencana. Menteri PU menjelaskan bahwa instansinya menjadi bagian dari tim utama bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai daerah Indonesia.

“Di Kementerian PU sebenarnya tidak ada kebijakan WFH, karena PU itu di samping membangun infrastruktur, kami juga termasuk bagian dari tim utama saat terjadi bencana, bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD,” ujar Menteri PU Dody.

Sebab itu, ia memutuskan bahwa kehadiran fisik pegawai tetap diperlukan untuk memastikan respons darurat bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Penyesuaian dengan Kondisi Wilayah

Kebijakan ini berlaku di seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, karena mempertimbangkan kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh. Wilayah seperti Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang masih mengalami banjir dan longsor, menjadi alasan utama.

“Kemarin ada laporan longsor dan korban meninggal di Deli Serdang, jadi memang kami tidak bisa menerapkan WFH,” tambah Dody.

Dody juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Langkah efisiensi diambil melalui pengurangan penggunaan energi listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja.

Menurutnya, penggunaan ventilasi alami di ruang kerja menjadi alternatif yang membantu menghemat energi. Ia berharap penghematan ini tetap memberikan manfaat bagi anggaran negara, meskipun pegawai masih bekerja di kantor atau lapangan.