Rencana Khusus: Kemenhub perkuat implementasi zero ODOL 2027 dari hulu hingga hilir

Kemenhub Perkuat Implementasi Zero ODOL 2027 dari Hulu hingga Hilir

Dari Jakarta, Kementerian Perhubungan terus mendorong penerapan kebijakan zero penanganan kendaraan berlebih dimensi dan muatan (ODOL) pada 2027 secara holistik, melibatkan seluruh rangkaian proses transportasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa masalah ODOL tidak bisa lagi diatasi secara terpisah, tetapi harus diintegrasikan dari awal hingga akhir operasional logistik.

“Untuk mencapai zero ODOL 2027, seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi. ODOL bukan hanya pelanggaran lalu lintas, tetapi juga ancaman keselamatan yang memerlukan penanganan ekosistem secara menyeluruh,” ujarnya.

Aan menegaskan bahwa banyak pihak masih menganggap ODOL sebagai masalah transportasi saja, padahal dampaknya melibatkan seluruh rantai logistik. Ia menjelaskan, pemerintah telah menyusun rencana aksi yang mencakup pengawasan, hukum, dan aspek kelembagaan. “Kementerian terkait sedang membangun roadmap yang melibatkan seluruh elemen, termasuk kesejahteraan pengemudi, untuk menciptakan sistem yang lebih terpadu,” tambahnya.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Aan menyebut bahwa regulasi terkait ODOL sedang diproses di DPR dan direvisi agar sesuai dengan kebutuhan industri. “Pemerintah akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan, sementara pelanggar akan dikenai sanksi,” jelasnya.

Sementara itu, Aan menekankan pentingnya pengawasan yang sistematis mulai dari titik pemuatan hingga distribusi. “Dengan integrasi data dan alat deteksi digital, kita bisa memantau seluruh proses dan memastikan semua pihak memenuhi standar keselamatan,” tegasnya.

Target zero ODOL 2027, menurut Aan, akan berhasil jika semua lembaga, operator, dan masyarakat bersatu. “Komitmen bersama dari seluruh stakeholder adalah kunci utama. Saya yakin, dengan langkah yang terencana dan kolaborasi yang kuat, zero ODOL akan tercapai,” pungkasnya.