WNA China ditolak masuk Indonesia diduga curi barang di pesawat

Imigrasi Soekarno-Hatta Tolak WNA China yang Diduga Terlibat Pencurian di Pesawat

Menggalangkebaikan.com – Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menolak kedatangan seorang warga negara China berinisial HW di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keputusan tersebut diambil menyusul dugaan keterlibatan HW dalam pencurian barang milik penumpang di pesawat Starlux yang terbang dari Taipei menuju Jakarta.

HW tiba bersama penerbangan Starlux JX761 dari Taipei ke Jakarta pada Sabtu, 3 Oktober. Pesawat itu mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.20 WIB. Saat penumpang memasuki area kedatangan, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan tahapan administrasi keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Permintaan bantuan dari KDEI Taipei

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan permohonan bantuan dari Taipei Economic and Trade Office atau KDEI Taipei. Permintaan itu menyangkut dugaan pencurian di kabin pesawat Starlux pada penerbangan JX761 dengan rute Taipei–Jakarta.

“Hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk, serta keberadaannya tidak boleh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu, setiap orang asing tetap harus melalui pemeriksaan keimigrasian secara menyeluruh,” kata Galih.

Pemeriksaan terhadap orang asing di pintu masuk Indonesia tidak berhenti pada pengecekan dokumen perjalanan. Dalam kondisi tertentu, petugas juga mempertimbangkan informasi resmi dari otoritas terkait serta hasil komunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Langkah ini ditujukan untuk menjaga pengawasan keimigrasian sekaligus ketertiban di wilayah Indonesia.

Dalam penanganan kasus HW, Imigrasi Soekarno-Hatta menjalin koordinasi dengan KDEI di Indonesia, Atase Polisi Taiwan di Indonesia, serta maskapai Starlux. Koordinasi lintas pihak diperlukan agar keputusan keimigrasian dilakukan dengan informasi yang memadai dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Dalam prosesnya, petugas berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan KDEI di Indonesia, Atase Polisi Taiwan di Indonesia, serta pihak maskapai Starlux,” katanya.

Visa masih aktif, namun izin masuk tetap dapat ditolak

HW tercatat memiliki Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau VKBP yang masih berlaku sampai 27 April 2027. Namun, keberadaan visa yang aktif tidak otomatis menjamin seorang warga negara asing dapat memasuki Indonesia. Pada saat tiba di tempat pemeriksaan imigrasi, pemegang visa tetap menjalani penilaian atas kelayakan masuknya.

Dalam perkara ini, keputusan penolakan ditempuh setelah Imigrasi menerima perhatian resmi dari otoritas Taiwan dan menyelesaikan pemeriksaan serta koordinasi dengan lembaga terkait. Dengan demikian, status visa HW tidak menghalangi petugas untuk mengambil tindakan di gerbang kedatangan.

“Dalam kasus ini, kami menerima atensi resmi dari pihak berwenang Taiwan dan setelah dilakukan pemeriksaan serta koordinasi dengan pihak terkait, yang bersangkutan diputuskan untuk ditolak masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Penolakan masuk tersebut merujuk pada Pasal 92 huruf (h) dan Pasal 93 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024. Sebagai bagian dari prosedur, petugas membubuhkan cap denied entry pada paspor HW. Cap itu menjadi catatan bahwa pemegang paspor tersebut tidak diizinkan melanjutkan proses masuk ke wilayah Indonesia pada kedatangan tersebut.

Dikembalikan ke Taipei dengan penerbangan berikutnya

Setelah seluruh prosedur penolakan diselesaikan, HW tidak melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Ia langsung dipulangkan ke titik keberangkatan awal di Taipei pada kesempatan pertama yang tersedia. Pemulangan dilakukan menggunakan pesawat Starlux JX762 dengan rute Jakarta–Taipei.

Tindakan pemulangan merupakan bagian dari konsekuensi administratif bagi orang asing yang tidak memperoleh izin masuk saat tiba di tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam situasi seperti ini, pihak maskapai dan otoritas terkait berperan dalam memastikan proses keberangkatan kembali dapat dilakukan sesuai prosedur perjalanan internasional.

Peristiwa tersebut juga menegaskan posisi Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang utama Indonesia yang membutuhkan pengawasan ketat. Arus penumpang internasional menuntut kerja sama antara petugas imigrasi, perwakilan negara atau wilayah asing, aparat penegak hukum, dan maskapai agar informasi penting dapat segera ditindaklanjuti.

“Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan koordinasi dan sinergi lintas instansi, guna memperkuat fungsi pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian di gerbang utama tanah air,” katanya.

Kasus HW memperlihatkan bahwa pemeriksaan di bandara berfungsi bukan hanya untuk memverifikasi kelengkapan paspor dan visa, melainkan juga untuk memastikan kehadiran setiap warga negara asing tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban umum. Keputusan akhir di pintu masuk tetap berada dalam kewenangan petugas imigrasi setelah mempertimbangkan fakta, dokumen, dan komunikasi resmi yang tersedia.