Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan Roy Suryo

Praperadilan Keempat Roy Suryo: Polda Metro Jaya Tegaskan Kesiapan Hadapi Uji Hukum di Pengadilan

Menggalangkebaikan.com – Langkah hukum yang ditempuh pakar telematika Roy Suryo memasuki babak baru. Untuk keempat kalinya, ia mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Permohonan kali ini menyoroti status pencegahan ke luar negeri yang diterbitkan penyidik selama proses penyidikan perkara yang menjeratnya. Menanggapi langkah tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan telah menyiapkan seluruh materi pembuktian untuk menghadapi uji hukum di persidangan.

Persiapan Tim Hukum dan Penyidik

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa Tim Bidang Hukum (Bidkum) bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah menyusun dokumen pembuktian secara menyeluruh. Persiapan mencakup aspek materiil—yakni substansi hukum dari penetapan tersangka dan pencekalan—maupun aspek formil, yaitu keabsahan prosedur yang ditempuh penyidik sepanjang proses.

“Terkait tentang proses praperadilan tersangka Roy Suryo. Artinya, itu memang suatu ruang proses hukum bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan. Apakah terkait tentang penetapan tersangka ataupun pencekalan itu dianggap sah atau tidak, itu akan dilakukan uji secara materiil maupun formil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta pada hari Rabu. Ia menegaskan bahwa Polda Metro Jaya memandang praperadilan sebagai mekanisme konstitusional yang sah bagi setiap tersangka untuk menguji tindakan penyidik. Dengan demikian, kehadiran di persidangan bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan bagian dari akuntabilitas institusi penegak hukum.

Hormati Proses Hukum, Tanpa Menyerah

Budi Hermanto menambahkan bahwa institusinya menghormati jalannya proses praperadilan yang sedang berlangsung. Namun, penghormatan terhadap hak tersangka tidak berarti Polda Metro Jaya akan hadir tanpa bekal. Tim Bidkum bersama Ditreskrimum telah merumuskan jawaban atas setiap poin yang akan diuji, baik menyangkut dasar hukum penetapan tersangka maupun kewenangan penyidik menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri.

“Kita menghormati proses praperadilan yang sedang berjalan. Tetapi dari tim Bidkum Polda Metro Jaya beserta Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan uji materiil dan formil yang akan diuji terkait tentang gugatan praperadilan yang keempat tersebut.”

Kepala Bidang Hukum: Siap Hadir Bila Diundang Pengadilan

Kombes Pol. Abrianto Pardede, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, memberikan konfirmasi terpisah pada Senin (17/8) di Jakarta. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi panggilan pengadilan apabila sidang praperadilan keempat tersebut dijadwalkan.

“Polda Metro Jaya siap hadir bila diundang pengadilan dalam prapid ke-4.”

Abrianto tidak merinci lebih lanjut substansi materi yang akan disampaikan di persidangan. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh langkah akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, tanpa deviasi dari koridor prosedural yang diatur undang-undang.

Konteks: Mengapa Praperadilan Menjadi Jalur Rutin

Praperadilan merupakan mekanisme yang diamanatkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui jalur ini, tersangka atau korban dapat menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik sebelum perkara memasuki tahap penuntutan. Objek yang dapat diuji meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, serta tindakan lain yang berdampak langsung pada hak-hak tersangka.

Fakta bahwa Roy Suryo menempuh praperadilan untuk keempat kalinya menunjukkan dinamika yang tidak lazim dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Umumnya, satu atau dua kali pengujian sudah cukup untuk mengklarifikasi status hukum seseorang. Pengulangan permohonan hingga empat kali menandakan adanya sengketa yang belum terselesaikan secara tuntas, baik dari sisi substansi hukum maupun dari sisi prosedur administratif penyidikan.

Permohonan keempat ini secara spesifik menargetkan surat pencegahan ke luar negeri. Pencekalan merupakan instrumen yang diberikan kepada penyidik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya. Tujuannya mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Namun, keberlakuan surat tersebut dapat diuji dari dua sisi: apakah dasar hukumnya cukup kuat (uji materiil), dan apakah prosedur penerbitannya telah memenuhi syarat administratif (uji formil).

Implikasi bagi Proses Penyidikan

Apabila pengadilan mengabulkan permohonan praperadilan, maka tindakan penyidik yang diuji—dalam hal ini pencekalan—dapat dinyatakan tidak sah. Konsekuensinya, Roy Suryo berpotensi memperoleh kebebasan bergerak lintas batas negara selama proses penyidikan masih berjalan. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, status quo tetap berlaku dan penyidikan dapat dilanjutkan tanpa hambatan prosedural.

Bagi Polda Metro Jaya, hasil sidang ini juga menjadi preseden internal. Cara tim Bidkum dan Ditreskrimum menyusun pembelaan akan menjadi rujukan bagi penanganan praperadilan serupa di kemudian hari. Kesiapan yang ditekankan oleh Budi Hermanto dan Abrianto Pardede bukan sekadar retorika institusional, melainkan refleksi dari kebutuhan nyata untuk menjaga kredibilitas proses penyidikan di hadapan pengadilan.

Sidang praperadilan keempat ini dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Publik dan pengamat hukum akan menantikan bagaimana majelis hakim menimbang argumen kedua belah pihak, serta apakah keputusan yang dihasilkan akan mengakhiri siklus pengujian hukum yang telah berlangsung berulang kali dalam perkara ini.