14 calon hakim agung dan ad hoc disetujui dalam rapat paripurna

DPR RI Setujui 14 Nama untuk Mengisi Kursi Hakim di Mahkamah Agung

Menggalangkebaikan.com – Proses pengisian kekosongan jabatan hakim di tingkat tertinggi peradilan Indonesia kembali melangkah ke tahap penentuan. Pada Selasa, 18 Agustus, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, memberikan persetujuan atas 14 nama calon hakim agung maupun hakim ad hoc yang akan mengabdi di Mahkamah Agung RI. Keputusan ini menjadi kelanjutan dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Komisi III DPR RI terhadap para calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Persetujuan paripurna tersebut menandai berakhirnya fase legislatif dalam mekanisme pengangkatan hakim agung sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah DPR memberikan lampu hijau, nama-nama yang telah disetujui akan diteruskan ke Presiden untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden, sehingga secara formal para hakim baru dapat mulai menjalankan tugas yudisialnya.

Komposisi 14 Calon yang Disetujui

Dari total 14 nama yang lolos, sebelas di antaranya merupakan calon hakim agung yang akan ditempatkan di berbagai kamar peradilan Mahkamah Agung. Dua nama lainnya merupakan calon hakim ad hoc khusus perkara hak asasi manusia, sementara satu nama lagi ditunjuk sebagai calon hakim ad hoc untuk perkara tindak pidana korupsi. Pembagian ini mencerminkan kebutuhan Mahkamah Agung untuk memperkuat kapasitas peradilan di bidang-bidang yang memiliki kompleksitas hukum tersendiri.

Hakim Agung Kamar Pidana

Kamar Pidana, yang menangani perkara-perkara pidana di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, mendapat jatah empat nama baru. Keempat calon yang disetujui adalah Sudharmawatiningsih, Sugiyanto, Syamsul Arief, dan Dhifla Wiyani. Penguatan di kamar ini kerap menjadi perhatian publik mengingat volume perkara pidana yang masuk ke Mahkamah Agung terus meningkat dari tahun ke tahun, mencakup perkara korupsi, terorisme, hingga perkara pidana umum dengan nilai sosial tinggi.

Hakim Agung Kamar Perdata

Untuk Kamar Perdata, yang mengadili sengketa-sengketa keperdataan di tingkat kasasi, dua nama memperoleh persetujuan paripurna, yakni Nurmaningsih dan Sobandi. Kamar ini menjadi ujung dari berbagai sengketa kontrak, hak kekayaan intelektual, serta perkara-perkara korporasi berskala besar yang membutuhkan keahlian hukum privat tingkat lanjut.

Hakim Agung Kamar Agama

Kamar Agama, yang berwenang atas perkara-perkara yang melibatkan hukum keluarga dan ibadah bagi pemeluk agama tertentu, menerima dua nama baru: Mamat Ruhimat dan Musthofa. Kehadiran hakim di kamar ini penting untuk memastikan bahwa putusan-putusan kasasi di bidang hukum keluarga, waris, dan wakaf tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku di Indonesia.

Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak

Kamar Tata Usaha Negara yang menangani perkara pajak secara khusus mendapat tiga nama: L.Y. Hari Sih Advianto, Maftuh Effendi, dan Yeheskiel Minggus T. Bidang perpajakan di tingkat kasasi kerap melibatkan interpretasi norma fiskal yang rumit, sehingga kehadiran hakim dengan kompetensi teknis di sektor ini menjadi faktor krusial bagi kepastian hukum bagi wajib pajak maupun otoritas fiskal negara.

Hakim Ad Hoc HAM dan Tipikor

Dua nama yang disetujui untuk posisi hakim ad hoc hak asasi manusia adalah Edwin Partogi Pasaribu dan Roki Panjaitan. Hakim ad hoc HAM memiliki peran spesifik dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak fundamental warga negara, baik yang diajukan melalui mekanisme pengaduan ke Mahkamah Agung maupun melalui jalur lain yang diatur undang-undang.

Satu nama untuk posisi hakim ad hoc tindak pidana korupsi adalah Sudiyo. Posisi ini menjadi bagian dari mekanisme peradilan khusus yang dirancang agar perkara korupsi di tingkat kasasi ditangani oleh hakim yang memiliki fokus dan pengalaman mendalam di bidang pidana ekonomi, sehingga kualitas putusan dapat terjaga secara konsisten.

Mekanisme dan Implikasi Proses

Sebelum mencapai tahap persetujuan paripurna, seluruh calon telah melewati proses seleksi berlapis. Komisi Yudisial sebagai lembaga independen yang berwenang mengusulkan nama-nama calon hakim agung terlebih dahulu melakukan seleksi awal berdasarkan kriteria kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional. Nama-nama yang lolos dari tahap tersebut kemudian diserahkan kepada DPR RI, di mana Komisi III melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan melalui mekanisme dengar pendapat, verifikasi latar belakang, serta penilaian substansial terhadap kapasitas hukum masing-masing calon.

Persetujuan yang diberikan dalam rapat paripurna kali ini berarti seluruh calon telah memenuhi ambang batas persetujuan mayoritas anggota DPR yang hadir. Hasil persetujuan tersebut selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tahapan administratif sebelum pengangkatan resmi oleh Presiden. Dengan demikian, kekosongan kursi hakim di berbagai kamar Mahkamah Agung diharapkan dapat segera terisi, sehingga beban perkara kasasi dan peninjauan kembali yang menumpuk dapat ditangani lebih cepat dan efisien.

Bagi publik dan dunia hukum, pengisian kekosongan ini membawa implikasi langsung terhadap waktu tunggu perkara di tingkat kasasi. Semakin lama kursi hakim kosong, semakin lama pula masyarakat menunggu kepastian hukum atas perkara-perkara yang telah mencapai tahap akhir peradilan. Oleh karena itu, kelanjutan proses administratif pasca-persetujuan DPR menjadi perhatian penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan Indonesia.