Dino: Target 100 GW energi bersih Prabowo realistis
Dino Patti Djalal: Ambisi Energi Bersih Prabowo Dapat Tercapai
Menggalangkebaikan.com – Dino – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memberikan respons positif terhadap visi Presiden RI Prabowo Subianto. Visi tersebut mencakup pembangunan kapasitas energi bersih sebesar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Menurut Dino, angka ini bukanlah hal yang mustahil dicapai, terutama jika kita menengok pengalaman negara-negara maju seperti Tiongkok.
Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama ANTARA yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin, Dino menjelaskan bahwa ambisi presiden tersebut sebenarnya berada dalam batas kemungkinan. Ia mengutip data yang menunjukkan bahwa Tiongkok mampu menghasilkan 250 gigawatt energi hanya dalam setengah tahun. Dengan perbandingan tersebut, target Indonesia terlihat jauh lebih ringan dan dapat diwujudkan.
“Yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, 100 GW dalam beberapa tahun ini, sebetulnya tidak terlalu sulit. Karena kalau kita lihat China, dalam waktu 6 bulan memproduksi 250 gigawatt,” kata Dino.
Koordinasi Lintas Sektor Kunci Keberhasilan
Meskipun memiliki pandangan optimis, Dino tidak lupa menyampaikan catatan penting. Ia menekankan bahwa pencapaian target nasional ini sangat bergantung pada keberhasilan proyek-proyek percontohan. Proyek-proyek kecil yang sukses nantinya akan menjadi fondasi untuk pengembangan skala besar di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu program unggulan yang disebutkan adalah rencana pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 52 ribu desa. Setiap desa akan mendapatkan alokasi lahan seluas satu hektare untuk keperluan tersebut. Untuk menjalankan program ini secara efektif, diperlukan sinergi kuat antar berbagai kementerian. Mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Desa, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus bekerja sama tanpa hambatan.
Dino juga menyoroti rencana pembangunan PLTS berkapasitas 17 gigawatt. Menurutnya, proyek ini memiliki potensi besar untuk terealisasi sepenuhnya. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dukungan pendanaan yang memadai. Kedua, koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah. Ketiga, kepemimpinan yang jelas dan tegas. Keempat, pelaksanaan yang berkelanjutan agar tidak terulang masalah seperti proyek-proyek sebelumnya.
Mengatasi Isu Korupsi dan Tata Kelola
Aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah masalah korupsi. Dino memberikan contoh nyata dari proyek MBG dan pengadaan kendaraan bermotor yang sempat menjadi sorotan publik. Banyak orang merasa bahwa proyek-proyek tersebut lebih berfungsi sebagai sarana mencari keuntungan pribadi daripada memberikan manfaat publik.
“Dan yang paling penting, jangan sampai ada korupsi. MBG korupsi, pengadaan motor korupsi… ternyata jadi proyek cari uang. Idenya bagus, tapi dalam implementasinya banyak masalah tata kelola. Ini juga harus dijaga nanti,” tegas Dino.
Menurutnya, kepercayaan investor sangat bergantung pada bagaimana tata kelola proyek dilakukan. Jika terjadi kasus korupsi, menarik investor asing akan menjadi tantangan tersendiri. Investor ingin memastikan bahwa dana mereka akan dikelola dengan baik dan transparan.
“Karena saya yakin sekali 100 persen pasti ada orang yang mau memanfaatkan untuk memperkaya diri. Kalau sudah begitu, cari investor susah. Kita maunya investor percaya (sama kita), terutama dengan tata kelola,” tambahnya.
Generasi Terakhir untuk Menyelamatkan Bumi
Selain fokus pada infrastruktur energi, Dino juga menyoroti pendekatan Indonesia terhadap krisis iklim. Saat ini, negara masih cenderung bersikap reaktif daripada preventif. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar edukasi iklim dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Tujuannya adalah membangun kesadaran sejak dini dan mengembangkan pola pikir preventif di kalangan generasi muda.
Dino juga mengajak generasi sekarang untuk bertindak nyata. Ia menilai bahwa mereka adalah generasi terakhir yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan planet Bumi. Periode antara tahun 2020 hingga 2030 dianggap sebagai jendela waktu yang sangat krusial. Selama masa ini, Indonesia harus beralih ke pembangunan rendah karbon demi mempertahankan target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.
“Bukan 2040. Apalagi 2050, 2050 sudah terkunci. Jadi kita generasi terakhir. Sekarang, pertanyaan saya kembalikan kepada pemuda generasi sekarang. ‘If you know (about) this, what do you do?'” kata Dino.
Langkah Konkret Pemerintah dan FPCI
Pada tanggal 9 Juli, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengungkap rencana pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GW dalam dua tahun. Pengumuman ini disampaikan dalam acara peluncuran mandatori B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Menurut presiden, PLTS merupakan salah satu strategi untuk membangun kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi karbon nasional.
PLN telah memulai pembangunan PLTS tersebut dengan kapasitas awal 17 gigawatt pada tahun 2026. Selain itu, FPCI juga akan menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 pada 1 Agustus di Jakarta. Acara ini bertujuan mengangkat aksi iklim sebagai prioritas nasional bagi pembangunan dan keamanan, serta memosisikan Indonesia untuk berperan aktif dan berpengaruh dalam membentuk agenda iklim di tingkat regional dan global.
Tahun ini, INZS 2026 berupaya menunjukkan bagaimana transisi energi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata serta kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.