Komisi VII dorong pemerintah maksimalkan pemadaman karhutla di TNWK
Penanganan Karhutla Way Kambas Diminta Diperkuat hingga Tahap Pemulihan
Menggalangkebaikan.com – Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, diminta dijalankan secara maksimal untuk melindungi kawasan konservasi, aktivitas wisata, serta penghidupan warga di sekitarnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menilai penanganan tidak cukup berhenti saat api berhasil dikendalikan.
Ancaman kebakaran di Way Kambas memiliki dampak yang luas. Selain merusak tutupan vegetasi dan mengganggu habitat satwa liar, asap serta kondisi kawasan yang tidak aman dapat memengaruhi kenyamanan pengunjung. Dampak lanjutan juga dapat dirasakan masyarakat yang memperoleh penghasilan dari kegiatan pariwisata di sekitar taman nasional.
Data Balai TNWK menunjukkan terdapat 21 peristiwa kebakaran sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Luas area yang terdampak mencapai sekitar 7.000 hektare. Angka tersebut menjadi perhatian karena Way Kambas memegang peran penting sebagai kawasan konservasi sekaligus tujuan wisata alam di Lampung.
“Pemerintah harus memaksimalkan upaya pemadaman dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan,” ucapnya.
Pariwisata dan Ekonomi Warga Ikut Terpengaruh
Gangguan pada kawasan wisata alam tidak hanya berkaitan dengan jumlah kunjungan. Kondisi vegetasi yang rusak, kabut asap, dan perubahan pada habitat satwa dapat menurunkan kualitas pengalaman wisatawan serta menimbulkan persoalan keselamatan. Karena itu, perlindungan kawasan perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kegiatan ekonomi warga desa penyangga.
Chusnunia menekankan bahwa masyarakat sekitar dapat terkena dampak apabila aktivitas wisata melemah dalam waktu lama. Pelaku usaha wisata, pekerja layanan kunjungan, dan pihak lain yang terkait dengan pergerakan wisatawan membutuhkan kepastian bahwa kawasan ditangani secara serius dan dapat dipulihkan bertahap.
“Ketika kawasan wisata mengalami gangguan, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata juga bisa terkena dampaknya. Karena itu, penanganan karhutla harus dilihat secara menyeluruh. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan berlarut-larut hingga mengurangi daya tarik wisata dan memukul ekonomi warga,” katanya.
Untuk itu, pemerintah dan pengelola TNWK didorong menyampaikan pembaruan kondisi kawasan secara rutin melalui kanal resmi. Informasi mengenai akses kunjungan, situasi di lokasi, serta langkah keselamatan bagi wisatawan dinilai penting agar masyarakat dan calon pengunjung memiliki gambaran yang jelas.
Koordinasi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, pengelola taman nasional, pelaku usaha pariwisata, dan warga desa penyangga. Keterlibatan berbagai pihak dapat membantu menjaga keberlanjutan aktivitas wisata sambil memastikan perlindungan terhadap fungsi utama kawasan konservasi tetap menjadi prioritas.
Pemulihan Habitat Tidak Boleh Terlewat
Setelah kebakaran padam, pekerjaan berikutnya adalah menilai tingkat kerusakan dan memulihkan area terdampak. Chusnunia memandang tahap pascakebakaran harus dirancang dengan langkah yang terukur, mulai dari pemetaan kawasan, pemeriksaan kondisi vegetasi, hingga pengawasan keberadaan serta pergerakan satwa liar.
Langkah tersebut dibutuhkan agar pemulihan tidak sekadar berfokus pada bekas lahan terbakar, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ruang hidup satwa. Kawasan yang terdampak perlu dipantau agar fungsi ekologisnya dapat dipulihkan dan risiko gangguan lanjutan dapat diminimalkan.
“Setelah api padam, jangan sampai kawasan yang terbakar dibiarkan begitu saja. Harus ada pemetaan kerusakan, pemantauan satwa, dan program pemulihan habitat yang terukur. Kita perlu memastikan ekosistem dapat pulih dan satwa liar tetap memiliki ruang hidup yang aman,” ucapnya.
Pemulihan ekosistem dan daya tarik wisata perlu berjalan beriringan. Wisata alam bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat, sehingga perbaikan kawasan yang terbakar akan berkaitan langsung dengan upaya menjaga pengalaman pengunjung dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Pencegahan dan Penegakan Hukum Didorong
Selain pemadaman dan rehabilitasi, evaluasi penyebab kebakaran menjadi bagian penting dari penanganan. Pemerintah diminta meningkatkan kesiapsiagaan petugas, memperkuat sarana pemadaman, serta memastikan tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti membakar hutan secara melawan hukum.
Pendekatan menyeluruh diperlukan agar penanganan tidak bersifat sementara. Pemadaman harus diikuti pencegahan, pemulihan habitat, pengawasan kawasan, serta penguatan kembali pariwisata yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, perlindungan Way Kambas dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekaligus warga yang hidup di sekitar kawasan.
“Way Kambas memiliki nilai penting bagi konservasi sekaligus pariwisata Lampung. Menjaga kawasan ini berarti menjaga habitat satwa, melindungi lingkungan, dan mempertahankan sumber penghidupan masyarakat,” ucapnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Komisi VII dorong pemerintah maksimalkan pemadaman?Komisi VII dorong pemerintah maksimalkan pemadaman is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Komisi VII dorong pemerintah maksimalkan pemadaman matter?Komisi VII dorong pemerintah maksimalkan pemadaman matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.