DPR: Prioritaskan keselamatan warga hingga satwa saat tangani karhutla
DPR Dorong Penanganan Karhutla Utamakan Keselamatan Warga dan Satwa
Menggalangkebaikan.com – DPR - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat serta perlindungan satwa liar sebagai prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. DPR menilai respons terhadap kebakaran tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api, melainkan juga harus melindungi warga dari dampak asap dan menjaga ekosistem yang terdampak.
Menurut Selly, karhutla membawa konsekuensi luas bagi kehidupan masyarakat maupun lingkungan. Asap dapat mengancam kesehatan warga, sementara kebakaran juga mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial. Di sisi lain, hutan yang terbakar merupakan ruang hidup berbagai flora dan fauna yang perlu diselamatkan serta dipulihkan.
“Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya. Kita tidak boleh hanya menghitung berapa hektare lahan terbakar, tetapi juga harus menilai apa yang hilang dari ekosistem tersebut dan bagaimana memulihkannya,” ujar Selly.
Perlindungan habitat harus masuk strategi penanggulangan
Legislator DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu menjelaskan bahwa kebakaran hutan dapat memusnahkan vegetasi yang selama ini menjadi sumber pakan, tempat berlindung, dan lokasi berkembang biak satwa liar. Saat habitatnya rusak, satwa berisiko berpindah ke wilayah permukiman, terjebak dalam api, atau terdampak asap tebal.
Karena itu, DPR meminta pemerintah mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati dalam strategi penanggulangan karhutla. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan kawasan ekologis yang rentan, penyelamatan satwa yang terdampak kebakaran, serta pemulihan habitat setelah api berhasil dikendalikan.
Pendekatan ini penting agar penanganan karhutla tidak berhenti ketika titik api padam. Pemulihan ekosistem perlu menjadi bagian dari perhatian, sebab kerusakan vegetasi dan hilangnya habitat dapat menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap satwa liar maupun keseimbangan lingkungan di sekitar kawasan terdampak.
Layanan kesehatan dan evakuasi bagi warga terdampak
Selly juga menekankan perlunya perlindungan yang nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang terpapar asap dan kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan tersedianya layanan kesehatan, dukungan logistik, serta kepastian evakuasi bagi masyarakat yang berada di kawasan berbahaya.
“Ketika pemerintah daerah mulai kewalahan, yang dibutuhkan adalah tambahan kapasitas dan kecepatan respons, bukan menunggu perdebatan status selesai. Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara,” ucapnya.
DPR memandang penetapan status bencana nasional dan pengerahan bantuan pemerintah pusat tidak perlu dipertentangkan. Dukungan dari pemerintah pusat, menurut Selly, harus dapat diperkuat sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran.
Evaluasi kondisi juga perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah diminta memperhatikan perkembangan titik api, luas area yang terbakar, sebaran asap, dampak kesehatan, jumlah masyarakat terdampak, serta gangguan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan personel, peralatan pemadaman, logistik, dan layanan kesehatan.
FAQ Penanganan Karhutla
Mengapa keselamatan warga menjadi prioritas saat karhutla?
Asap dari karhutla dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan kepastian evakuasi di kawasan berbahaya perlu disiapkan dengan cepat.
Mengapa satwa liar juga perlu diperhatikan?
Kebakaran dapat menghancurkan sumber pakan, tempat berlindung, dan habitat satwa liar. Penyelamatan satwa serta pemulihan habitat diperlukan agar dampak ekologis kebakaran tidak berlanjut setelah api padam.
Apa yang perlu dievaluasi pemerintah dalam menangani karhutla?
Pemerintah perlu memantau titik api, luas lahan terbakar, sebaran asap, dampak kesehatan, jumlah warga terdampak, serta gangguan sosial dan ekonomi. Data tersebut diperlukan untuk menyesuaikan bantuan, personel, peralatan, logistik, dan layanan kesehatan.