TNI siap ikuti regulasi sertifikasi HAM sebagai syarat naik jabatan
TNI Nyatakan Siap Terapkan Sertifikasi HAM untuk Kenaikan Jabatan
Menggalangkebaikan.com – Mabes TNI menyatakan kesiapan untuk menjalankan ketentuan sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) apabila nantinya ditetapkan sebagai persyaratan promosi jabatan bagi prajurit dan perwira. Sikap itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas di sela kegiatan TNI Fair 2026 di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu.
“Kalau emang itu ditentukan, ya kami siap. Nggak ada masalah,” kata Muhammad Nas.
Rencana tersebut berkaitan dengan dorongan Kementerian HAM agar sertifikat pemahaman HAM menjadi bagian dari mekanisme pengembangan karier aparatur negara. Gagasan itu mencakup aparatur sipil negara, anggota Polri, hingga personel TNI pada berbagai jenjang kepemimpinan.
Pembekalan HAM Disebut Sudah Ada di Pendidikan TNI
Muhammad Nas menjelaskan bahwa materi HAM telah diberikan kepada prajurit selama pendidikan, baik pada tahapan dasar maupun tingkat pendidikan berikutnya. Dalam proses pembelajaran di lingkungan TNI, materi HAM dipadukan dengan pemahaman hukum humaniter.
“Di kami namanya pembekalan HAM itu sudah ada. Malah HAM dan humaniter kita satu paket itu semuanya,” ujarnya.
Pembekalan tersebut dinilai penting karena prajurit dapat menjalankan tugas yang berhubungan langsung dengan perlindungan masyarakat. Pemahaman terhadap prinsip HAM dan hukum humaniter menjadi bagian yang relevan dalam pelaksanaan tugas, khususnya ketika aparat bekerja di tengah warga atau menghadapi situasi yang membutuhkan pengamanan.
Nas menilai penerapan prinsip tersebut juga tercermin dalam pekerjaan banyak prajurit dan perwira yang menjalankan tugas perlindungan masyarakat sesuai ketentuan HAM. Meski demikian, ia menegaskan rancangan regulasi sertifikasi sebagai syarat promosi masih berada dalam pembahasan dan belum menjadi aturan final.
Apabila regulasi telah resmi diterbitkan, Mabes TNI memastikan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan sertifikasi nantinya menunggu dasar hukum serta tata cara yang disahkan pemerintah dan institusi terkait.
Usulan Sertifikat HAM untuk ASN, TNI, dan Polri
Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya menyampaikan upaya perubahan regulasi agar Sertifikat HAM dapat dijadikan persyaratan wajib dalam kenaikan jabatan atau promosi. Usulan itu diarahkan bagi pejabat ASN serta perwira di lingkungan TNI dan Polri.
Di Jakarta pada Senin, 24 Agustus, Pigai menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat negara. Sertifikasi dipandang sebagai cara untuk memastikan pemahaman mengenai HAM menjadi salah satu unsur dalam perjalanan karier pejabat dan aparat keamanan.
“Pegawai eselon 2, kepala biro maupun eselon 1 harus punya Sertifikat HAM, itu jadi syarat wajib. Nanti saya minta Undang-Undang ASN diubah, harus ada pasal khusus, kalau pegawai negeri eselon 2 untuk diangkat sebagai eselon 1, salah satunya adalah melampirkan persyaratan Sertifikat HAM,” ujar Pigai.
Rencana tersebut tidak hanya menyasar jabatan sipil. Kementerian HAM juga ingin sertifikasi diterapkan dalam jalur kepemimpinan institusi TNI dan Polri, termasuk dalam proses mutasi, promosi, maupun demosi. Untuk itu, pemerintah mendorong penyusunan aturan pada tingkat Peraturan Kapolri dan Peraturan Panglima TNI.
Dalam gambaran yang disampaikan Pigai, sertifikasi dapat diterapkan bertahap mengikuti perkembangan jabatan. Seorang danramil atau kapolsek dapat memperoleh sertifikat, kemudian sertifikasi kembali menjadi unsur yang diperhatikan ketika pejabat tersebut menuju jabatan lebih tinggi, seperti kapolres atau dandim.
“Misalnya, danramil atau kapolsek, kita kasih sertifikat. Setelah itu kalau Kapolsek tersebut mau naik jadi kapolres, atau dandim, kami kasih sertifikat. Dari dandim mau naik jadi pangdam, pangdam jadi Panglima TNI atau kapolri, sertifikat,” katanya.
Dasar Hukum Masih Dipersiapkan
Penerapan kewajiban ini membutuhkan landasan hukum yang cukup kuat agar dapat masuk secara resmi ke sistem kepegawaian dan jenjang karier. Pigai menyebut sejumlah perangkat regulasi sedang disiapkan, termasuk Undang-Undang HAM yang tengah berproses di DPR RI.
Selain pembahasan undang-undang, rancangan peraturan presiden yang menjadi salah satu pijakan kebijakan juga berada di Sekretariat Negara. Tahapan tersebut menentukan kapan sertifikasi dapat diterapkan secara formal dan bagaimana mekanismenya akan diatur bagi masing-masing institusi.
“Selain itu, peraturan presiden yang menjadi bagian dari landasan kebijakan tersebut saat ini berada di Sekretariat Negara,” kata Pigai.
Jika diberlakukan, sertifikat HAM akan menempatkan pemahaman hak-hak dasar warga sebagai salah satu kompetensi yang diperhatikan dalam pengisian jabatan. Kebijakan itu dapat melengkapi pendidikan serta pembekalan yang telah berlangsung di institusi pemerintah dan aparat keamanan.
Pigai meyakini sertifikasi dalam proses promosi maupun mutasi akan memperkuat kesadaran aparatur terhadap prinsip HAM. Ia berharap kebijakan tersebut berkembang menjadi instrumen pencegahan yang membantu menekan pelanggaran HAM di berbagai wilayah Indonesia.
“Kalau semua peraturan-peraturan ini dikeluarkan, maka saya yakin saya akan bikin prestasi yang lebih baik, yaitu kita akan meminimalisir kejahatan atau pelanggaran HAM di seluruh Republik Indonesia,” ujar Menteri HAM.
Kesiapan yang disampaikan TNI menunjukkan bahwa institusi tersebut membuka ruang untuk menyesuaikan sistem kariernya dengan regulasi baru apabila pemerintah telah menetapkannya. Tahap berikutnya akan bergantung pada penyelesaian dasar hukum, pengaturan teknis sertifikasi, serta penerapannya dalam mekanisme promosi di lingkungan ASN, TNI, dan Polri.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is TNI siap ikuti regulasi sertifikasi HAM?TNI siap ikuti regulasi sertifikasi HAM is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does TNI siap ikuti regulasi sertifikasi HAM matter?TNI siap ikuti regulasi sertifikasi HAM matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.